- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
DPRD Sulbar Sebut Pemrov Tak Serius Pemulihan Dampak Ekonomi Pasca Gempa

MAMUJU Kareba1 — Muh Hatta kainang SH, Ketua pansus DPRD pemulihan dampak ekonomi dan sosial pasca gempa menyayangkan sikap Pemprov Sulbar yang dinilai mengabaikan rekomendasi Pansus DPRD.
“Rekomendasi pansus DPRD pemulihan dampak ekonomi sosial pasca gempa hanya disimpan di laci. Kami sayangkan pada saat rapat pansus ketika menghadirkan beberapa OPD terkait ternyata mereka tidak pernah melihat dan membaca hasil rekomendasi pansus DPRD sehingga kami nilai tidak ada keseriusan mengurusi bencana gempa di mamuju,majene,” Ujarnya Kesal, Rabu 21 Maret 2021.

Tampak tenda pengunsian korban gempa di Stadion manakarra
Secara gamblang dia menjelaskan, pada saat rapat pansus yang di hadir sejumlah OPD terkait, OPD yang hadir dan bingung sehingga kami pansus menghentikan rapat karna pasti hal ini tidak strategis karna ketidak tahuan atas hasil rekomendasi.
Ia menambahkan, seharusnya komando satgas transisi melakukan kordinasi terkait hasil rekomendasi pansus ini preseden buruk, rekomendasi hanya macan kertas, pada hal publik menunggu gebrakan pemerintah dalam intervensi pemulihan pasca gempa.
“Ini akan kami akan bunyikan hal ini dalam rapat paripurna terkait dengan kondisi yang menurut kami tidak ada keseriusan dan kepedulian ,skema pemulihan dampak ekonomi bagi kami dipansus nol no action kami miris melihat hal ini,” Pungkasnya




0 comments