- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
DPRD Sulbar: Negara Belum Berpihak ke Petani
MAMUJU, – Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Sukri Umar mengatakan, minimnya jatah pupuk bersubsidi menandakan pemerintah pusat belum berpihak kepada petani.
Jatah pupuk bersubsidi yang dialokasikan pemerintah untuk Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) tahun 2021 dinilai minim. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pun menyebut negara tidak berpihak kepada petani.
Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Sulbar, alokasi pupuk subsidi tahun ini jauh dari permintaan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
Dari jumlah kebutuhan lima jenis pupuk yang diminta, pemerintah pusat melalui PT. Pupuk Indonesia hanya mengalokasikan 0,5 hingga 54,61 persen.
“Intinya negara belum berpihak ke petani, kita harus menunggu kesadaran presiden dalam hal ini pemerintah pusat,” terang Sukri, Senin, 29 Maret 2021.
Menurutnya, alokasi anggaran untuk menyuplai pupuk subsidi ke petani Sulbar sangat sedikit.
Hal ini membuat para petani resah karena tak mampu berproduksi maksimal.
Padahal, lanjut Sukri, petani merupakan kekuatan utama dalam pembangunan ekonomi.
“Kita masih dalam masalah Covid-19, Sulbar sendiri baru saja terkena bencana gempa. Satu-satunya kekuatan utama dalam membangun kembali ekonomi pascabencana adalah petani. Pemerintah pusat harus perhatikan ini,” jelas Sukri.
Related Posts
0 comments