- Strategi Pemprov Sulbar Kendalikan Inflasi: Pasar Murah Tiap Minggu di Taman Karema Mamuju
- Dinkes Sulbar Lakukan Visitasi dan Monev ke RS Mitra Manakarra, Komitmen Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan
- Di HUT Bhayangkara ke-79, Wagub Sulbar Harapkan Polri Makin Dekat dengan Masyarakat
- Dukung Ketahanan Pangan, Pemprov Sulbar Dampingi Kabupaten Memperbaiki Nilai OKKPD Sebelum Diserahkan ke Bapanas
- Dukung Transparansi Aset Daerah, Dinas Kominfo SP Sulbar Hadirkan Seluruh Randis untuk Pemeriksaan Fisik
- Menjelang HUT bayangkara ke 79 Tahun, FPPI Mamuju Soroti Kinerja Polda Sulbar
- Pesawat Batik Air Resmi Kembali Mendarat di Bandara Tampa Padang Mamuju, Optimisme Gubernur SDK: Okupansi Bisa Capai 250 Penumpang di Hari-Hari Berikutnya
- Dukung Visi SDK-JSM, Pesawat Batik Air Resmi Kembali Beroperasi di Bandara Tampa Padang Mamuju Minggu 22 Juni 2025
- Gubernur Suhardi Duka Resmi Kukuhkan Pengurus Asosiasi Petani Durian, Siapkan Rp8 Miliar untuk Kembangkan Durian Premium
- Program Strategis 2026, Gubernur Sulbar Minta Dinas ESDM Fokus pada Pemanfaatan Energi Berkeadilan dan Pembangunan Berkelanjutan
DPRD Sulbar: Negara Belum Berpihak ke Petani
MAMUJU, – Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Sukri Umar mengatakan, minimnya jatah pupuk bersubsidi menandakan pemerintah pusat belum berpihak kepada petani.
Jatah pupuk bersubsidi yang dialokasikan pemerintah untuk Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) tahun 2021 dinilai minim. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pun menyebut negara tidak berpihak kepada petani.
Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Sulbar, alokasi pupuk subsidi tahun ini jauh dari permintaan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
Dari jumlah kebutuhan lima jenis pupuk yang diminta, pemerintah pusat melalui PT. Pupuk Indonesia hanya mengalokasikan 0,5 hingga 54,61 persen.
“Intinya negara belum berpihak ke petani, kita harus menunggu kesadaran presiden dalam hal ini pemerintah pusat,” terang Sukri, Senin, 29 Maret 2021.
Menurutnya, alokasi anggaran untuk menyuplai pupuk subsidi ke petani Sulbar sangat sedikit.
Hal ini membuat para petani resah karena tak mampu berproduksi maksimal.
Padahal, lanjut Sukri, petani merupakan kekuatan utama dalam pembangunan ekonomi.
“Kita masih dalam masalah Covid-19, Sulbar sendiri baru saja terkena bencana gempa. Satu-satunya kekuatan utama dalam membangun kembali ekonomi pascabencana adalah petani. Pemerintah pusat harus perhatikan ini,” jelas Sukri.
Related Posts
0 comments