- Bupati Mamuju Inspeksi Pasar, Pastikan Stok Dan Harga Aman
- Pasca Gempa, Wakil Bupati Menerima Bantuan Yayasan Mission Care Depot Air Minum
- Bupati Mamuju Ajak Masyarakat Sukseskan PK 2021, ” berencana itu Keren”
- Dompet Dhuafa Serahkan Bantuan, Wakil Bupati Sampaikan Terima Kasih
- Bupati Mamuju Derharap Program inovasi Mampu Lahirkan Petani KEREN
- Forum Pekerja Pers Pare-Pare kunjungi Komunitas Timor Solidarity Mamuju
- Masa Tanggap Darurat Bencana Gempa Sulbar Berakhir
- Polwan Polda Salurkan Bantuan Langsung ke Tenda Tenda Korban Gempa
- KPU Mamuju Tetapkan 76.627 Suara Pasangan Tina -Ado
- DPRD Sulbar sosialisasikan perda pariwisata
DPRD Sulbar: Negara Belum Berpihak ke Petani
MAMUJU, – Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Sukri Umar mengatakan, minimnya jatah pupuk bersubsidi menandakan pemerintah pusat belum berpihak kepada petani.
Jatah pupuk bersubsidi yang dialokasikan pemerintah untuk Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) tahun 2021 dinilai minim. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pun menyebut negara tidak berpihak kepada petani.
Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Sulbar, alokasi pupuk subsidi tahun ini jauh dari permintaan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
Dari jumlah kebutuhan lima jenis pupuk yang diminta, pemerintah pusat melalui PT. Pupuk Indonesia hanya mengalokasikan 0,5 hingga 54,61 persen.
“Intinya negara belum berpihak ke petani, kita harus menunggu kesadaran presiden dalam hal ini pemerintah pusat,” terang Sukri, Senin, 29 Maret 2021.
Menurutnya, alokasi anggaran untuk menyuplai pupuk subsidi ke petani Sulbar sangat sedikit.
Hal ini membuat para petani resah karena tak mampu berproduksi maksimal.
Padahal, lanjut Sukri, petani merupakan kekuatan utama dalam pembangunan ekonomi.
“Kita masih dalam masalah Covid-19, Sulbar sendiri baru saja terkena bencana gempa. Satu-satunya kekuatan utama dalam membangun kembali ekonomi pascabencana adalah petani. Pemerintah pusat harus perhatikan ini,” jelas Sukri.
0 comments