- Utamakan Profesionalisme Pegawai, Kadis PUPR Sulbar Tegaskan Peningkatan Kedisiplinan ASN
- Rujab Resmi Ditempati, Gubernur Suhardi Duka Tegaskan Keterbukaan bagi Masyarakat
- Perkuat Kualitas SDM Aparatur, Dinas Kesehatan Sulbar Dukung Penerapan Manajemen Talenta dan Profiling ASN
- Biro Organisasi Laksanakan Verifikasi Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Pajak Lunas, Sulbar Maju : BPKPD Gencarkan Sosialisasi dan Aksi Tempel Kendaraan di Lingkup Pemprov Sulbar
- BPBD Sulbar Tugaskan Tenaga Ahli pada Workshop II Penyusunan Dokumen KRB Kabupaten Mamasa
- Festival Mamuju 2025 Siap Digelar, Kadis Pariwisata : Kerja Komprehensif untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Sulbar
- Wujudkan Kantor Ramah Anak, Ketua TP PKK Harsinah Suhardi Resmikan Ruang Bermain di BKD Sulbar
- Awasi Realisasi Anggaran, Bapperida Sulbar Pastikan Program Pemerintah Tepat Sasaran dan Efisien
- Dukung ‘Sulbar Responsif’, Bapperida Kawal Program Jaminan Sosial bagi Seluruh Ekosistem Desa
RUU Ciptaker disahkan, BMI: Ini Bentuk Penghianatan Terhadap Rakyat
Jakarta Kareba1- Rapat Paripurna DPR RI Senin 5 Oktober 2020 mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Omnibus Law Ciptaker) menjadi Undang-undang resmi.
Dalam proses paripurna DPR, dari sekian banyak fraksi yang ada, akhirnya hanya menyisakan 2 fraksi yang menyatakan sikap menolak RUU Cipta Kerja disahkan menjadi UU. Adalah Fraksi Partai Demokrat dan PKS.
Di luar gedung DPR, penolakan terhadap RUU ini juga semakin santer disuarakan. Elemen buruh diberbagai daerah bahkan merencanakan aksi mogok masal pada tanggal 6-8 oktober 2020.
Merespon hal tersebut, Ketua Umum Bintang Muda Indonesia (BMI) Farkhan Evendi menilai, tidakan yang dilakukan pemerintah beserta partai pendukungnya di DPR jelas-jelas merupakan bentuk pengabaian terhadap nasib rakyat utamanya kalangan buruh.
“Banyak upaya yang telah ditempuh teman-teman buruh, namun sedikitpun pemerintah bersama para elit partai pendukungnya di DPR sama sekali tidak menunjukkan keberpihakan terhadap kaum buruh,” ujar Farkhan.
Farkhan juga menjelaskan, berbagai alasan penolakan sudah jelas disampaikan, mulai dari permasalah upah minimum, berkurangnya pesangon, kontrak kerja tak terbatas, outsourcing seumur hidup, waktu kerja berlebihan, upah cuti yang hilang, persoalan lingkungan, pertanahan, dan masih banyak lagi.
Namun pemerintah tetap menolak pendapat tersebut dan terus membangun narasi bahwa Omnibus Law Ciptaker ini akan membawa segudang manfaat. Padalahal menurutnya, sikap pemerintah adalah bentuk penghianatan terhadap rakyat.
“Justru kami khawatir sebaliknya, gejolak dalam negeri yang dihasilkan dari skema produksi yang dirancang dalam Omnimbus Law ini, diberbagai sektor; buruh, tani, nelayan, serta masyarakat desa dan kota pada umumnya, menyebabkan kesengsaraan yang berkelanjutan,” terangnya.
Lebih jauh Farkhan menjelaskan, BMI mendukung penuh sikap buruh maupun elemen lain yang samapai hari ini terus berjuang mengagalakan Omnibus Law Ciptaker ini. Selain itu pihaknya juga menyampaikan apresiasi yang terhadap fraksi Demkrat yang dengan tegas menolak dan berpihak pada buruh.
“BMI mendukung penuh perjuangan buruh dalam menolak (Omnibus Law Ciptaker) ini, kita juga mendukung penuh rancana mogok nasional yang akan dilaksanakan teman-teman buruh, karena itu merupakan hak. Kemudian terhadap sikap Demokrat, tentu kita sangat bangga, dan menjadi semakin jelas bahwa hari ini Demokrat memilih berkoalisi dengan rakyat,” tegas Farkhan.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menyampaikan pihaknya besama Fraksi Demokrat telah berusaha memperjuankan nasib buruh hingga detik akhir.
“Kita berpihak pada akal sehat dan keadilan, terutama keadilan bagi rakyat kita yang rentan dan membutuhkan pembelaan dan perlindungan dari negara,” terang AHY.
Sumber : Humas BMI.
Related Posts
0 comments