- Perketat Pengawasan Parkir, Dinas Perhubungan Ingin Tingkatkan PAD dan Cegah Kebocoran
- Forum Satu Data: Komitmen Integrasi Data Berbasis Desa hingga Provinsi
- Perkuat Tata Kelola, Clearing House PBJ Sulbar Fokus Kesiapan 10 Paket Strategis
- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
RUU Ciptaker disahkan, BMI: Ini Bentuk Penghianatan Terhadap Rakyat
Jakarta Kareba1- Rapat Paripurna DPR RI Senin 5 Oktober 2020 mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Omnibus Law Ciptaker) menjadi Undang-undang resmi.
Dalam proses paripurna DPR, dari sekian banyak fraksi yang ada, akhirnya hanya menyisakan 2 fraksi yang menyatakan sikap menolak RUU Cipta Kerja disahkan menjadi UU. Adalah Fraksi Partai Demokrat dan PKS.
Di luar gedung DPR, penolakan terhadap RUU ini juga semakin santer disuarakan. Elemen buruh diberbagai daerah bahkan merencanakan aksi mogok masal pada tanggal 6-8 oktober 2020.
Merespon hal tersebut, Ketua Umum Bintang Muda Indonesia (BMI) Farkhan Evendi menilai, tidakan yang dilakukan pemerintah beserta partai pendukungnya di DPR jelas-jelas merupakan bentuk pengabaian terhadap nasib rakyat utamanya kalangan buruh.
“Banyak upaya yang telah ditempuh teman-teman buruh, namun sedikitpun pemerintah bersama para elit partai pendukungnya di DPR sama sekali tidak menunjukkan keberpihakan terhadap kaum buruh,” ujar Farkhan.
Farkhan juga menjelaskan, berbagai alasan penolakan sudah jelas disampaikan, mulai dari permasalah upah minimum, berkurangnya pesangon, kontrak kerja tak terbatas, outsourcing seumur hidup, waktu kerja berlebihan, upah cuti yang hilang, persoalan lingkungan, pertanahan, dan masih banyak lagi.
Namun pemerintah tetap menolak pendapat tersebut dan terus membangun narasi bahwa Omnibus Law Ciptaker ini akan membawa segudang manfaat. Padalahal menurutnya, sikap pemerintah adalah bentuk penghianatan terhadap rakyat.
“Justru kami khawatir sebaliknya, gejolak dalam negeri yang dihasilkan dari skema produksi yang dirancang dalam Omnimbus Law ini, diberbagai sektor; buruh, tani, nelayan, serta masyarakat desa dan kota pada umumnya, menyebabkan kesengsaraan yang berkelanjutan,” terangnya.
Lebih jauh Farkhan menjelaskan, BMI mendukung penuh sikap buruh maupun elemen lain yang samapai hari ini terus berjuang mengagalakan Omnibus Law Ciptaker ini. Selain itu pihaknya juga menyampaikan apresiasi yang terhadap fraksi Demkrat yang dengan tegas menolak dan berpihak pada buruh.
“BMI mendukung penuh perjuangan buruh dalam menolak (Omnibus Law Ciptaker) ini, kita juga mendukung penuh rancana mogok nasional yang akan dilaksanakan teman-teman buruh, karena itu merupakan hak. Kemudian terhadap sikap Demokrat, tentu kita sangat bangga, dan menjadi semakin jelas bahwa hari ini Demokrat memilih berkoalisi dengan rakyat,” tegas Farkhan.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menyampaikan pihaknya besama Fraksi Demokrat telah berusaha memperjuankan nasib buruh hingga detik akhir.
“Kita berpihak pada akal sehat dan keadilan, terutama keadilan bagi rakyat kita yang rentan dan membutuhkan pembelaan dan perlindungan dari negara,” terang AHY.
Sumber : Humas BMI.
Related Posts
0 comments