- Forum Satu Data: Komitmen Integrasi Data Berbasis Desa hingga Provinsi
- Perkuat Tata Kelola, Clearing House PBJ Sulbar Fokus Kesiapan 10 Paket Strategis
- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
DPRD Sulbar bantu masyarakat perbatasan Mamuju Mamasa
MAMUJU- Legislator Sulawesi Barat, Sukri Umar menyoroti minimya dana penanganan wabah covid-19 di Kabupaten Mamuju.
Hasil refocusing APBD Mamuju yang hanya Rp 20 miliar, merupakan yang paling rendah dibandingkan seluruh kabupaten di sulbar.
“Pemerintah Mamuju harusnya lebih peka, karena ini Kota. Kota tempat bekumpulnya orang-orang dan sangat rentan. Janganlah setengah hati melakukan penganggaran untuk meghadapai pandemi ini,” jelasnya.
Sebagai wakil rakyat Sulbar daerah pemilihan Mamuju, Sukri turut menyayangkan belum adanya kebijakan pendirian posko perbatasa Mamuju-Mamasa.
“Kami juga terima masukan, harapan dari tim covid-19 Mamasa yang berjaga di posko perbatasan.
Mengingatkan agar Mamuju juga mendirikan posko agar pengawasan lebih optimal lagi, memastikan warga yang lalu lalang bebas dari virus ini,” paparnya.
Menurutnya, Pemkab Mamuju harus lebih responsif terhadap fenomena sekarang ini. Sebagai penjaga ibu kota, pihaknya mendorong Mamuju agar lebih terdepan sebab daerah ini kata dia, sangat rentan terpapar virus.
Terlebih dari itu, semua pihak harus lebih kompak. Berkolaborasi dengan baik, melakukan upaya-upaya penanganan dan pencegahan mewabahnya korona di Sulbar.
“Pemprov sudah lakukan yang terbaik, sudah lumayan melakukan refocusing Rp 175 miliar. Dan ini juga kami kawal langsung realisasinya melalui pansus covid-19 di DPRD Sulbar,” sebut Sukri.
Related Posts
0 comments