- GMTSI Cium AROMA Korupsi Kadis Pendidikan Polman terkait Dugaan dana hibah pendidikan Rp13,4 miliar
- Sosok Teladan Itu Telah Pergi: Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga, Meninggal Dunia
- DPD RI Koordinasi dengan Dinsos P3A dan PMD Sulbar Terkait Data Koperasi Merah Putih
- Dukung SPBE, Pemprov Sulbar Mulai Susun Peta Proses Bisnis 2025-2029
- Polda Sulbar Disorot, Tiga Bulan Tanpa Tersangka Kasus Pengeroyokan di Mamuju
- Hari Kesadaran Nasional dan Hari Desa Nasional 2026 Jadi Momentum Optimisme Pembangunan Sulbar
- Persiapan SPBE 2026, Satpol PP Tekankan Soliditas Tim
- Biro Organisasi Setda Sulbar Terima Kunjungan Pemkab Mamuju Tengah, Koordinasikan Penerapan TPP
- FPPS menilai KUHP berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan nilai-nilai demokrasi
- Gubernur Suhardi Duka Lantik 10 Pejabat Eselon II, Dua Jabatan Masih Tunda
Perlu Percepatan Penyelesaian Penghambat Pertumbuhan Ekonomi
Mamuju kareba1– Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar didampingi Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menggelar rapat dalam rangka membahas rancangan kerjasama daerah Provinsi Sulbar tentang pembangunan Sulbar, di Ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 11 Maret 2020.
Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar dalam kesempatan itu menyampaikan, Sulbar memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat besar, tetapi belum bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan.
“Potensi di daerah kita sangat besar dan saat ini sorotan kita berfokus pada bidang pertanian dan perkebunan, untuk itu diperlukan adanya koordinasi yang baik antar OPD terkait,”pungkas Ali Baal
Mengenai ekspor impor, lanjut Ali Baal, hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Sulbar, dimana hasilnya diakui oleh Sulsel dan Sulteng.
“Permasalahan tersebut perlu dilakukan percepatan penyelesaiannya dalam rangka peningkatan ekonomi Sulbar,” tutur Ali Baal
Hal lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah terkait persiapan kunjungan Presiden Jokowi di Sulbar, dimana Ali Baal menginginkan ada pemaparan kondisi yang dialami oleh Sulbar bekerjasama dengan beberapa OPD, khususnya dalam pengembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang ada di Sulbar saat ini.
Sementara itu, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, saat ini hambatan yang dihadapi berada pada pembentukan kantor bea dan cukai di Sulbar.
Untuk kegiatan Perjanjian Kerja Sama (PKS,) kata Idris, diharapkan harus nampak tahun pembuatan dan pelaksanaannya, serta isinya dan dalam konteks apa kerjasama itu dan capaian apa yang telah di hasilkan.
“Ini harus dilakukan sehingga nanti dalam pengembangan ini kita perlu kerjasama dengan OPD terkait untuk pengembangan kerjasama, dalam rangka peningkatan kapasitas kita dalam pembangunan Sulbar,”katanya (deni)
📷 HUMAS SULBAR
Related Posts
0 comments