- Polri persisi gagal di Sulbar, gratifikasi Kapolda bungkam
- Dugaan Gratifikasi Tanah oleh Orang Tua Casis Polri, Gebrak Soroti “Kuota Mabes” di Polda Sulbar
- Hari Lingkungan Hidup 2025, Sulbar Gaungkan Aksi Nyata Lawan Sampah Plastik
- Gubernur SDK Bertandang ke Menteri Investasi: Potensi Laut dan Kakao Menarik Perhatian, Janjikan Kerja Sama Investor
- DLH Sulbar Dorong Pemkab Proaktif Jemput Dukungan KLH/BPLH untuk Pengelolaan Sampah
- Gubernur Sulbar Lantik 29 Pejabat, SDK Tekankan Integritas dan Keteladanan
- Dipimpin Kemendagri Tito Karnavian, Pemprov Sulbar Ikuti Rapat Pengendalian Inflasi Virtual
- FPPI Mamuju sesalkan stetmen Bupati Tidak berpihak ke rakyat
- Wagub Sulbar Terima Perwakilan Massa Aksi Tolak Tambang Pasir, Salim: Kami Akan Evaluasi dan Turun ke Lokasi
- Wagub Sulbar Minta Baznas Kolaborasi Mengentaskan Kemiskinan, Dorong Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Ketua Komisi I DPRD, Syamsul Samad saat bertatap muka dengan pelaku usaha penyiaran
Polewali kareba1— Ketua Komisi I DPRD, Syamsul Samad saat bertatap muka dengan pelaku usaha penyiaran dalam kunjungan kerja dan monitoring di LPS Radio Mario, FM, Polewali Mandar, Selasa (21/1/2020).
Agenda monitoring ke lapangan bersama KPID, untuk melihat kerja-kerja pelaku usaha televisi dan radio di daerah. Sekaligus ingin mendapatkan masukan dalam rangka penyusunan Ranperda Penyiaran di Sulawesi Barat.
Menurutnya, Kehadiran Komisi l dan KPID Sulbar ini, selain monitoring juga melakukan dialog, mendapatkan masukan dari pelaku usaha. “Raperda Penyiaran masuk dalam Prolegda Tahun 2020 dan ini salahsatu hak inisiatif DPRD Sulbar,” kata politisi Demokrat ini.
“Ke depan penataan penyiaran akan lebih baik dengan regulasi baik pula. Tentunya harus di bawah pengawalan komisioner KPID, di mana saat ini mengalami perkembangan kualitas kinerja, seperti hari ini bersama kami pantau khususnya terkait perizinan,” jelas Syamsul Samad.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi I yang juga Ketua Balegda, Syahril Hamdani, mengungkapkan, kehadiran Lembaga Penyiaran baik LPB, LPPL dan LPS di era saat ini masih tetap dibutuhkan.
LPS misalnya, terutama Radio Sriwigading, Wonomulyo menjadi sarana efektif dalam perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. “Di radio itu, saya sering menjadi narasumber menyuarakan perjuangan pembentukan Sulawesi Barat,” kenang tokoh pejuang Sulbar ini.
Menyikapi masukan dari pelaku usaha penyiaran, Syahrir Hamdani mengatakan, masalah dinamika penataan lembaga penyiaran dalam kaitannya dengan persaingan pengusaha besar dan kecil terutama dalam perluasan wilayah akan menjadi tambahan materi untuk membenahi dan dimasukkan dalam perda.
“Kami akan memperhatikan masukan pelaku usaha penyiaran, mengatur penyiaran lokal, bagaimana mekanisme perluasan wilayah, dan tidak mematikan pelaku usaha lainnya,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua KPID, April Azhari Hardi mengungkapkan, program kerja KPID Sulbar periode 2019-2022 ini, dengan melihat dinamika dan permasalahan yang dialami lembaga penyiaran didaerah ini terutama LPB.” Data kami pada bulan Maret 2019. LPB yang berizin tetap hanya 1 LPB dan 2 LPB yang mengantongi IPP sementara sedangkan ratusan LPB lainnya tidak kantongi izin,” jelasnya.
Dengan gerakan sadar perizinan yang dilakukan KPID Sulbar, saat ini ada 3 LPB sudah memiliki IPP Tetap yakni Manakarra TV Mamuju, Mandar TV Majene, dan Polewali Media Visual TV. Dan 5 lainnya mengantongi IPP Sementara yakni Mavima TV Tinambung, Pasangkayu TV, Mateng TV, Sipatuo TV Mamasa dan Mambi TV.
Sedangkan untuk LPS, Radio Mario FM, satu-satunya radio yang kantongi ISR di Polewali Mandar. “Hari ini, IPP Tetap Polewali Media Visual TV akan KPID serahkan kepada pemiliknya,” kata Azhari. (rls)
Related Posts
0 comments