- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
Ketua DPRD Sulbar Menghadiri Acara PKS
Mamuju KAREBA1- Ketua DPRD Sulbar, Amalia Aras menghadiri acara Penandatanganan Mou dan PKS Antara Pemerintah Daerah Se-Provinsi Sulawesi Barat Dengan Badan Pertanahan Nasional, Bank SulselBar dan Direktorat Jenderal Pajak.di Ballroom D’Maleo Hotel Mamuju, Rabu, 10 Juli 2019.
Bank SulSelBar bertugas menyediakan sekaligus melakukan pemasangan alat disetiap hotel,restauran dan tempat hiburan karena hal tersebut merupakan sumber penerimaan pajak bagi pembangunan daerah,termasuk penggunaan pajak bagi penggunaan air tanah, kata alexander.
Penandatanganan disaksikan oleh Wakil Ketua KPK RI,Alexander Marwata.
Wakil ketua II KPK RI,Alexander Marwata,menyampaikan penandatanganan Mou tersebut sebagai bukti KPK telah bijak pada optimalisasi penerimaan daerah dari pajak dan juga optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang ada disebuah pemerintahan,maka dari itu KPK sangat peduli dengan hal tersebut sehingga pihaknya bekerjasama dengan BPN, Bank SulSelBar dan Dirjen pajak yang menginginkan terciptanya suatu keterbukaan data yang transparansi.
ia juga mengatakan korupsi dibidang penerimaan itu tidak kalah parah dibanding korupsi pengeluaran dimana hal tersebut cenderung tidak ketahuan karena belum tercatat dalam badan pencatatan keuangan daerah atau APBD.
Kegiatan tersebut turut dihadiri, Ketua DPRD Prov.SulBar, Amalia Fitri Aras,Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar,Wakil Gubernur Sulbar,Enny Anggraeni,Sekprov Sulbar,Muhammad idris,Direktur utama Bank SulSelBar,Andi Muhammad Rahmat,Kepala Kanwil BPN IzdaPutra,Kepala direktorat jenderal pajak, Sulawesi,selatan,Barat dan Tenggara, Wansepta,Para Bupati dan Wakil Bupati Se-SulBar, Para pimpinan OPD lingkup pemprov sulbar dan pemkab se sulbar serta para tamu undangan lainnya. .
Related Posts
0 comments