- Utamakan Profesionalisme Pegawai, Kadis PUPR Sulbar Tegaskan Peningkatan Kedisiplinan ASN
- Rujab Resmi Ditempati, Gubernur Suhardi Duka Tegaskan Keterbukaan bagi Masyarakat
- Perkuat Kualitas SDM Aparatur, Dinas Kesehatan Sulbar Dukung Penerapan Manajemen Talenta dan Profiling ASN
- Biro Organisasi Laksanakan Verifikasi Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Pajak Lunas, Sulbar Maju : BPKPD Gencarkan Sosialisasi dan Aksi Tempel Kendaraan di Lingkup Pemprov Sulbar
- BPBD Sulbar Tugaskan Tenaga Ahli pada Workshop II Penyusunan Dokumen KRB Kabupaten Mamasa
- Festival Mamuju 2025 Siap Digelar, Kadis Pariwisata : Kerja Komprehensif untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Sulbar
- Wujudkan Kantor Ramah Anak, Ketua TP PKK Harsinah Suhardi Resmikan Ruang Bermain di BKD Sulbar
- Awasi Realisasi Anggaran, Bapperida Sulbar Pastikan Program Pemerintah Tepat Sasaran dan Efisien
- Dukung ‘Sulbar Responsif’, Bapperida Kawal Program Jaminan Sosial bagi Seluruh Ekosistem Desa
Pansus Ketenagakerjaan DPRD Sulbar Berkunjung ke Pasangkayu
MAMUJU KAREBA1- Ketua Pansus Sukri menyampaikan bahwa Kabupaten Pasangkayu merupakan daerah cukup besar kegiatan perusahaan produksi. Kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Ia meminta masukan terkait ketenagakerjaan dan kendala pengawasan ketenagakerjaan, dan status dari perusahaan -perusahaan yang ada.
Panitia khusus (Pansus) Ketenagakerjaan Sulawesi Barat berkunjung ke Kantor Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Industri Kab.Pasangkayu, Rabu, 14 Agustus 2019. Rombongan diterima langsung oleh Wakil Bupati Pasangkayu, Muhammad Saal yang didampingi oleh Kepala Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Industri,Masri.
Perwakilan dari serikat buruh mengharapkan pengawasan implementasi outsourcing di perusahaan. Khawatir disalahgunakan dan cenderung menjadi sistem perbudakan modern.Modus pemagangan menjadi cara mendapatkan upah buruh murah.
Perwakilan buruh juga menolak revisi UU Nomor 13 tahun 2003, dengan kekhawatiran proses PHK yang mudah tanpa pesangon , serta legalisasi outsourcing yang semakin meluas. Memberi ruang pada penerapan upah sektoral, yang akan tetap menjamin UMKM dapat tumbuh dengan upah yang rasional, serta menghindarkan korporasi besar lepas dari tanggung jawab.
Pansus Ketenagakerjaan DPRD Sulbar terdiri dari Sukri Umar sebagai Ketua Pansus dan anggota pansus lainnya yaitu Syamsul Samad, Abd.Latif Abbas, Mukhtar Belo, Muh.Yamin, Tomy, staf ahli DPRD Sulbar serta anggota pansus lainnya (rilis dprd)
Related Posts
0 comments