- Forum Satu Data: Komitmen Integrasi Data Berbasis Desa hingga Provinsi
- Perkuat Tata Kelola, Clearing House PBJ Sulbar Fokus Kesiapan 10 Paket Strategis
- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
DPRD Sulbar Menunggu Kepulangan Menteri Terkait Honorer K2
MAMUJU KAREBA1 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Provinsi Sulawesi Barat menanti sikap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) setelah melakukan pertemuan di kantor Kemenpan RB di Jakarta, Senin (24/9/2018).
Mereka membawa tiga tuntutan forum honorer kategori K2 yang demo beberapa waktu lalu di depan DPRD Sulbar. Rombongan ini diterima Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kemenpan RB, Wasisto.
Bak Gayung tak bersambut, pertemuan tersebut belum menghasilkan keputusan yang memuaskan harapan K2. Menteri Menpan RB Syafruddin sedang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.
“Tiga hal tuntutan yang kami sampaikan. Itu yang sudah diserahkan. Respon sebenarnya kurang bagus karena pak Menteri tidak ada di Jakarta. Beliau lagi ke luar negeri yang terima itu hanya perwakilan,” kata Wakil Ketua DPRD Sulbar Munadar Wijaya kepada mandarnesia.com melalui sambungan telepon dari Jakarta, Selasa (25/9/2018).
Namun prinsipnya, sambung legislator asal Kabupaten Mamasa itu, DPRD sudah menyampaikan tuntutan K2. Menyangkut soal tindak lanjutnya setelah Menteri datang. Dewan Sulbar akan kembali menyampaikan langsung menjadi aspirasi dari forum K2.
“Ternyata demo secara nasional dilakukan forum K2 hari ini di DPRD RI. Menuntut Komisi II, dan kami juga akan bergabung ke sana,” ungkapnya.
Poinnya kemarin, Sulbar sudah menyampaikan agar ada perhatian khusus, perhatian lebih kepada pengabdian K2 yang sudah berjalan sekian tahun untuk diprioritaskan dalam pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Forum K2 mendesak Pemerintah Pusat untuk menunda pelaksanaan rekrutmen CPNS sebelum persoalan K2 terealisasi secara keseluruhan dengan menghilangkan batas usia 35 tahun. Kedua, mendesak Pemerintah Pusat untuk segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ketiga, mendesak pemerintah pusat untuk mengeluarkan regulasi agar menerima semua honor K2 tanpa ada batasan usia.
“Itulah yang kami sampaikan berdasarkan tuntutan K2 dan secara kelembagaan kita juga meminta supaya ada perhatian khusus. Hanya memang tidak maksimal karena pak menteri tidak ada. Tapi pesan dan aspirasi itu saya kira sudah tersampaikan karena kita sudah menyambangi langsung. Ini adalah keseriusan kita mengawal persoalan ini,” tutupnya.
Related Posts
0 comments