- Tindaklanjuti PMK 212, Pemprov Sulbar Lakukan Rasionalisasi DAU
- Akun Facebook Pake Nama PJ Gubernur Sulbar Palsu
- KPU Mamuju Akan Bentuk TPS Khusus Bagi Lembaga Vertikal Pemilu 2024
- Akmal Malik Paparkan DDP Agar Anggaran Stunting Lebih Tepat Sasaran
- Aksan : Sampai Sekarang Belum Ada Permintaan Kabupaten Normalisasi Sawah Pascabanjir di Kalukku Mamuju
- Wapres Ma’ruf Amin Minta Pemda di Sulbar Perkuat Koordinasi Percepat Penurunan Stunting
- Wapres RI K.H. Ma’ruf Amin Dorong Peningkatan SDM Melalui Pendidikan
- Pemprov Sulbar Harap Seluruh Pihak Mendukung Suksesnya Agenda Wapres di Sulbar
- Sekprov Sulbar : Pemberian TPP ASN Harus Objektif
- diduga ada oknum kajati Sulbar intimidasi juru parkir di mamuju
DPRD Sulbar Menunggu Kepulangan Menteri Terkait Honorer K2
MAMUJU KAREBA1 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Provinsi Sulawesi Barat menanti sikap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) setelah melakukan pertemuan di kantor Kemenpan RB di Jakarta, Senin (24/9/2018).
Mereka membawa tiga tuntutan forum honorer kategori K2 yang demo beberapa waktu lalu di depan DPRD Sulbar. Rombongan ini diterima Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kemenpan RB, Wasisto.
Bak Gayung tak bersambut, pertemuan tersebut belum menghasilkan keputusan yang memuaskan harapan K2. Menteri Menpan RB Syafruddin sedang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.
“Tiga hal tuntutan yang kami sampaikan. Itu yang sudah diserahkan. Respon sebenarnya kurang bagus karena pak Menteri tidak ada di Jakarta. Beliau lagi ke luar negeri yang terima itu hanya perwakilan,” kata Wakil Ketua DPRD Sulbar Munadar Wijaya kepada mandarnesia.com melalui sambungan telepon dari Jakarta, Selasa (25/9/2018).
Namun prinsipnya, sambung legislator asal Kabupaten Mamasa itu, DPRD sudah menyampaikan tuntutan K2. Menyangkut soal tindak lanjutnya setelah Menteri datang. Dewan Sulbar akan kembali menyampaikan langsung menjadi aspirasi dari forum K2.
“Ternyata demo secara nasional dilakukan forum K2 hari ini di DPRD RI. Menuntut Komisi II, dan kami juga akan bergabung ke sana,” ungkapnya.
Poinnya kemarin, Sulbar sudah menyampaikan agar ada perhatian khusus, perhatian lebih kepada pengabdian K2 yang sudah berjalan sekian tahun untuk diprioritaskan dalam pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Forum K2 mendesak Pemerintah Pusat untuk menunda pelaksanaan rekrutmen CPNS sebelum persoalan K2 terealisasi secara keseluruhan dengan menghilangkan batas usia 35 tahun. Kedua, mendesak Pemerintah Pusat untuk segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ketiga, mendesak pemerintah pusat untuk mengeluarkan regulasi agar menerima semua honor K2 tanpa ada batasan usia.
“Itulah yang kami sampaikan berdasarkan tuntutan K2 dan secara kelembagaan kita juga meminta supaya ada perhatian khusus. Hanya memang tidak maksimal karena pak menteri tidak ada. Tapi pesan dan aspirasi itu saya kira sudah tersampaikan karena kita sudah menyambangi langsung. Ini adalah keseriusan kita mengawal persoalan ini,” tutupnya.
0 comments