- Bupati Mamuju : Tidak Ada Lagi Pendukung A dan Pendukung B
- Di Kalukku, Sutinah Tantang Para Kepala Desa
- Bupati Mamuju : “Kades Pejabat Publik Yang Harus Melayani”
- Ormas Dukung kebijakan Pemerintah Mamuju, Vaksin Pilkades
- Jasman Pimpin BMI Sulbar Ketua DPN BMI: mari bangun demokrasi untuk keadilan
- Gubernur Sulbar Lantik 12 Pejabat Tinggi Pratama
- BIN Sulbar Gelar Vaksinasi Door to Door dan Pelajar Serentak Lima Kabupaten
- Bangun pendidikan Sulbar
- Ketua DPRD Sulbar Pimpin Rapat Badan Musyawarah (BANMUS)
- Taufiq; Dukungan H. Hanapi menjadi ketua KONI Kabupaten Mamuju
DPRD Sulbar Menunggu Kepulangan Menteri Terkait Honorer K2
MAMUJU KAREBA1 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Provinsi Sulawesi Barat menanti sikap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) setelah melakukan pertemuan di kantor Kemenpan RB di Jakarta, Senin (24/9/2018).
Mereka membawa tiga tuntutan forum honorer kategori K2 yang demo beberapa waktu lalu di depan DPRD Sulbar. Rombongan ini diterima Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kemenpan RB, Wasisto.
Bak Gayung tak bersambut, pertemuan tersebut belum menghasilkan keputusan yang memuaskan harapan K2. Menteri Menpan RB Syafruddin sedang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.
“Tiga hal tuntutan yang kami sampaikan. Itu yang sudah diserahkan. Respon sebenarnya kurang bagus karena pak Menteri tidak ada di Jakarta. Beliau lagi ke luar negeri yang terima itu hanya perwakilan,” kata Wakil Ketua DPRD Sulbar Munadar Wijaya kepada mandarnesia.com melalui sambungan telepon dari Jakarta, Selasa (25/9/2018).
Namun prinsipnya, sambung legislator asal Kabupaten Mamasa itu, DPRD sudah menyampaikan tuntutan K2. Menyangkut soal tindak lanjutnya setelah Menteri datang. Dewan Sulbar akan kembali menyampaikan langsung menjadi aspirasi dari forum K2.
“Ternyata demo secara nasional dilakukan forum K2 hari ini di DPRD RI. Menuntut Komisi II, dan kami juga akan bergabung ke sana,” ungkapnya.
Poinnya kemarin, Sulbar sudah menyampaikan agar ada perhatian khusus, perhatian lebih kepada pengabdian K2 yang sudah berjalan sekian tahun untuk diprioritaskan dalam pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Forum K2 mendesak Pemerintah Pusat untuk menunda pelaksanaan rekrutmen CPNS sebelum persoalan K2 terealisasi secara keseluruhan dengan menghilangkan batas usia 35 tahun. Kedua, mendesak Pemerintah Pusat untuk segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ketiga, mendesak pemerintah pusat untuk mengeluarkan regulasi agar menerima semua honor K2 tanpa ada batasan usia.
“Itulah yang kami sampaikan berdasarkan tuntutan K2 dan secara kelembagaan kita juga meminta supaya ada perhatian khusus. Hanya memang tidak maksimal karena pak menteri tidak ada. Tapi pesan dan aspirasi itu saya kira sudah tersampaikan karena kita sudah menyambangi langsung. Ini adalah keseriusan kita mengawal persoalan ini,” tutupnya.
0 comments