- Pj Gubernur Dorong Gema Sulbar Terus Berlanjut
- SILO Syarat Tender Jadi Perbincangan, Abdillah Itu Mematikan Pengusaha Lokal Sulbar
- Tindaklanjuti PMK 212, Pemprov Sulbar Lakukan Rasionalisasi DAU
- Akun Facebook Pake Nama PJ Gubernur Sulbar Palsu
- KPU Mamuju Akan Bentuk TPS Khusus Bagi Lembaga Vertikal Pemilu 2024
- Akmal Malik Paparkan DDP Agar Anggaran Stunting Lebih Tepat Sasaran
- Aksan : Sampai Sekarang Belum Ada Permintaan Kabupaten Normalisasi Sawah Pascabanjir di Kalukku Mamuju
- Wapres Ma’ruf Amin Minta Pemda di Sulbar Perkuat Koordinasi Percepat Penurunan Stunting
- Wapres RI K.H. Ma’ruf Amin Dorong Peningkatan SDM Melalui Pendidikan
- Pemprov Sulbar Harap Seluruh Pihak Mendukung Suksesnya Agenda Wapres di Sulbar
190 Desa Lokus Program Marasa 2020
Mamuju — Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar melaunching program Mandiri, Cerdas dan Sehat (MARASA) 2020, Selasa 21 April 2020.
Launching berlangsung di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, yang dirangkaikan koordinasi monitoring pelaksanaan desa tanggap Covid – 19 melalui Video Conference (VC).
Program MARASA 2020, akan diarahkan kepada 190 desa Lokasi Khusus (Lokus) dan setiap lokus akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 200 juta.
Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, mengatakan, program MARASA merupakan salah satu strategi untuk dapat mengubah status desa sangat tertinggal atau tertinggal, menjadi desa berkembang atau bahkan maju dan mandiri.
“Program ini diharapkan tetap dapat berjalan sesuai rencana, agar bisa memberikan perubahan kepada peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dan perkembangan potensi desa.
Selain itu, Ali Baal menyatakan, adanya pandemi Covid-19 saat ini, program tersebut juga bahkan dapat diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam penanganan covid-19.
Melalui kesempatan itu, Ali Baal memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang telah mendukung program MARASA, baik pimpinan DPRD Sulbar, para bupati se-Sulbar, para camat, kepala desa dan khusus para tenaga pendamping desa.
Terkait dampak pademi Covid-19, Ali Baal mengatakan, hal tersebut membuat banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, dirumahkan dan bahkan di PHK, serta koperasi pun banyak yang tutup, usaha kecil menengah gulung tikar dan lainnya.
Sehubungan hal tersebut, Ali Baal menyatakan, penggunaan dana desa hendaknya juga diarahkan untuk program padat karya tunai desa dan jaring pengaman sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan lainnya.
Untuk itu, Ali Baal menegaskan, tugas relawan desa melawan covid-19 yang di bentuk kepala desa, hendaknya mendata masyarakat secara valid sesuai kriteria yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga transparan, akuntabel dan tidak menimbulkan permasalahan baru di desa.
Sementara itu, menanggapi masukan dari Bupati Mamasa, Ramlan Badawi, mengenai program MARASA agar diubah menjadi BLT, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, kalau semua dialihkan menjadi BLT, program MARASA tersebut akan berubah filosofinya dan harus terbangun dari bawah yaitu desa, yang betul-betul harus diangkat, baik statusnya maupun perform dari atau oleh masyarakat.
“Jadi saya berharap, Marasa ini tetap pada konteks sebagai program mengentaskan kemiskinan di Sulbar,”kata Idris
Meski demikian, lanjut Idris, memang saat ini MARASA telah menyentuh ke aspek penanganan Covid-19 dan pengamanan ekonomi, sebab program itu berbicara melakukan upaya agar desa itu di perkuat oleh tiga kaki yaitu ekonomi, kesehatan dan pendidikan.
“Insya Allah dengan bantuan sosial yang begitu banyak ini, tentunya program MARASA ini juga akan merespon bilamana wabah ini berkepanjangan,”pungkasnya .
Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi menyinggung tentang pembagian sembako kemanusiaan Covid-19 oleh Pemprov Sulbar. Olehnya itu, Ia meminta untuk dilakukan peningkatan pada sisi pengawasan bantuan sembako yang akan di berikan kepada masyarakat, dikhawatirkan hanya diberikan kepada tim sukses Kepala Desa atau keluarga dan kerabatnya, sehingga tidak ada penerima bantuan yang betul-betul berkompeten menerima bantuan tersebut.
“Saya mengharapkan Pemerintah Provinsi untuk berkoordinasi lagi terkait bantuan sosial yang berjumlah 200 sembako per Desa dan Kelurahan yang sekiranya bantuan tersebut masih kurang, agar tidak menimbulkan tumpang tindih pada bantuan ini.
(deni)
? KOMINFO SULBAR
0 comments