- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
Sulbar Siapkan Lahan 2,5 Hektare Untuk Bangun Kantor Kejati
MAMUJU KAREBA1.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) menyiapkan lahan 2,5 hektare untuk dijadikan lokasi pembangunan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulbar yang selama ini belum ada di Sulbar.
“Sulbar belum memiliki kantor Kejati, dan wilayah Sulbar masih
dinaungi wilayah hukum Kejati Sulawesi Selatan dan Barat bertempat di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan karena Sulawesi Selatan merupakan Provinsi induk Provinsi Sulbar sebelum Sulbar dimekarkan menjadi daerah otonom baru pada 2014 lalu,” kata Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sulbar, Abdul Wahab HS di Mamuju.
Ia mengatakan, Provinsi Sulbar pada tahun ini telah menyediakan lahan
sekitar 2,5 hektare di sekitar kawasan pelabuhan Feri Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kepulauan Kabupaten Mamuju untuk pembangunan kantor Kejati Sulbar,” katanya.
Menurut dia, pembangunan kantor Kejati di Provinsi Sulbar merupakan
kebutuhan dan sangat penting untuk memeberikan pelayanan dan penegakan hukum bagi masyarakat yang ada diwilayah ini.
“Pembangunan antor Kejati di Provinsi Sulbar tersebut akan lebih memaksimalkan pengawasan jalannya pemerintah dari lembaga hukum seperti kejaksaan sehingga pembangunan di wilayah ini, akan semakin baik dan Sulbar maju dan berkembang,” katanya.
Oleh karena itu ia meminta pemerintah ditingkat pusat dapat segera membangun kantor Kejati Sulbar karena lahan yang sudah tersedia.
“Pemerintah di Sulbar telah memfasilitasi lahan untuk pembangunannya, sehingga
kantornya harus segera dibangun pemerintah pusat,” katanya.
@Ri
Editor : Muh Gufran
Related Posts
0 comments