- PERMAHI Mamuju Desak Propam Polda Sulbar Terus Tindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Kapolres Pasangkayu
- 26 Personil Satlantas Polresta Mamuju Siaga di Anjugan Manakarra
- Gubernur Sulbar Apresiasi Pengabdian Polri pada Panggung Gembira HUT Bhayangkara ke-80
- Dinas Perhubungan Mamuju Akan Tetapkan Ukuran Lahan Parkir Standar dan Adil
- Perketat Pengawasan Parkir, Dinas Perhubungan Ingin Tingkatkan PAD dan Cegah Kebocoran
- Forum Satu Data: Komitmen Integrasi Data Berbasis Desa hingga Provinsi
- Perkuat Tata Kelola, Clearing House PBJ Sulbar Fokus Kesiapan 10 Paket Strategis
- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
Suaib : Soal Kedisiplinan ASN, Kapankah Kita Seperti Tentara?
Mamuju Kareba1- Dengan nada sedikit bergurau Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju H.Suaib mengatakan, soal kedisiplinan kapankah kita ( aparatur sipil negara.red) bisa seperti tentara?, Hal itu diutarakannya sesaat sebelum memimpin rapat tindak lanjut kerjasama Pemkab dengan Kodim 1418 Mamuju yang membahas soal penegakan disiplin asn. Mantan kadis PU ini menilai meski tidak semua format yang dilaksanakan TNI dapat diaplikasi ke asn, minimal soal kedisiplinan aparat TNI masih sangat perlu untuk di contoh.
Olehnya, untuk menularkan semangat kedisiplinan tersebut pemerintah daerah kabupaten mamuju kembali akan melanjutkan kerjasama dengan Kodim 1418 Mamuju yang sejak akhir tahun lalu telah dilaksanakan guna membantu menata disiplin pegawai “ tahun ini kita akan teruskan kerjasama dengan Kodim namun tentu melalui evaluasi pelaksanaannya tahun lalu, apa yang menjadi kelemahan kita akan kita perbaiki, dan selanjutnya kerjasama akan di tindak lanjuti melalui mou” terang Suaib.
Kepala staf Kodim 1418 Mayor Inf.Ismail menyambut baik rencana Pemkab Mamuju dalam upaya membenahi disiplin pegawai, ia berharap pelibatan TNI dalam birokrasi tidak dianggap sebagai sebuah upaya intervensi melainkan niat baik untuk memperbaiki kinerja pegawai.
Rapat yang berlangsung diruang kerja Sekretaris Daerah (kamis, 1 maret 2018) tersebut di ikuti oleh Kepala Badan Kepegawaian dan diklat Daerah, Hj.Hasna Wati syam, Kabag Hukum, perwakilan Satpol PP dan beberapa OPD terkait.
Related Posts
0 comments