- Rangkaian HUT Sulbar ke 19, Pemprov Gelar Donor Darah Pj Gubernur Sulbar Target 3000 Kantong Darah
- Pemprov Sulbar MOU Bersama 11 Rumah Sakit Pengampu
- Kantor Pengadilan Tinggi Sulbar Dibangun Diatas Tanah 1,5 Hektar
- Panitia Mulai Susun Agenda Event Meriahkan Hari Jadi Sulbar ke 19, tahun
- Terima Audiensi LP3KD , Pj Gubernur Sulbar Siap Dukung Perwakilan Pesparani
- Hari Jadi Sulbar ke 19 Tekankan Kebersamaan dan Kualitas
- Deklarasi Dukungan Capres 2024
- Gebrak Tuntut Pj Gubernur Evaluasi Pokja
- Securitity Mempertontonkan Pornografi kepada Anak, sejumlah orang tuanya murid SD Muhammadiyah minta proses hukum
- Diduga Milyaran Rupiah Dana alokasi khusus pendidikan Di Sulbar diendapkan
SILO Syarat Tender Jadi Perbincangan, Abdillah Itu Mematikan Pengusaha Lokal Sulbar
Mamuju Kareba1.com
Desas – Desus Sertifikasi Laik Operasi (SILO/SLO) Sejumlah peralatan jadi perbincangan dikalangan pengusaha lokal Sulbar, Kamis 11 Mei 2023.
Pasalnya ada dugaan yang menjadi perbincangan saat ini, SILO/SLO ini seperti Dump Truck, Concrete Mixer sampai pada level Genset diduga akan menjadi persyaratan tender pada Dana Alokasi Khusus atau DAK tahun 2023 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat yang biayanya mencapai 21 jutaan.
Abdillah salah satu aktivis Sulbar mengatakan jika memang dugaan itu benar maka itu akan menyusahkan bahkan bisa membuat pengusaha lokal gulung tikar.
“kalau dugaan itu bernar SLO di persyaratkan sama halnya itu membunuh atau mematikan pengusaha kecil lokal Sulbar sebab setelah kami telusuri biaya pembuatan SLO tidak murah,” ungkapnya.
Kata Abdillah, ia mendapat keluhan itu dari beberapa rekan – rekanya yang mengatakan pembuatan SLO peralatan tersebut Rp. 3.000.000 per unit kendaran atau alat.
“Ada dugaan juga dalam 1 paket pekerjaan itu akan mempersyaratkan 2 Dump Truk, 2 Molen dan 1 genset dan itu semua harus ada SILOnya total keseluruhan biaya pembuatan silonya 5 unit alat itu mencapai 21 jutaan beserta pajak dan Biaya transportasinya, itu biaya SILO saja, ” ungkapnya.
Kata Abdillah kalau dugaan itu benar, maka Dinas Pendidikan dan Biro Barjas harus segera melakukan reviuw dokumen sebelum lelang tersebut dimulai. Sebab pada tahun – tahun sebelumnya itu belum pernah di persyaratkan dan Dinas – Dinas lain belum ada mempersyaratkan itu semua.
“Tahun sebelumnya di Dinas Pendidikan belum pernah jadi persyaratan itu SLO dan dinas lain juga tidak seribet itu,”.
Selain itu, ia juga mendesak kepada DPRD Sulbar khususnya komisi II untuk segera memanggil Dinas terkait untuk memastikan apakah informasi itu benar atau tidak.
“kita akan desak DPR untuk memastikan ini. Kalau dugaan ini benar kita juga akan mencari tau apakah ini bagian dari persekonkolan atau persaingan usaha tidak sehat yang sengaja dimainkan atau bagaimana kita lihat saja nantinya,” Tutupnya.
0 comments