- Ketua Gebrak Sulbar; Dunia pendidikan Masih butuhkan Prof Gufron
- HMI Desak Penegakan Hukum Dugaan kasus korupsi dana belanja fasilitas kampanye anggota DPD RI 2019
- HMI Cabang Manakarra Cium Aroma Pelanggaran Terkait Mutasi ASN lingkup Pemrov Sulbar
- KNTI ; Pemerintah Agar lebih memperhatikan kesejahteraan Nelayan Kecil
- Bupati Mamuju : Tidak Ada Lagi Pendukung A dan Pendukung B
- Di Kalukku, Sutinah Tantang Para Kepala Desa
- Bupati Mamuju : “Kades Pejabat Publik Yang Harus Melayani”
- Ormas Dukung kebijakan Pemerintah Mamuju, Vaksin Pilkades
- Jasman Pimpin BMI Sulbar Ketua DPN BMI: mari bangun demokrasi untuk keadilan
- Gubernur Sulbar Lantik 12 Pejabat Tinggi Pratama
Selama Pembahasan RAPBD 2016, Pejabat Sulbar Dilarang Keluar Daerah
MAMUJU KAREBA1-Dalam rangka efektifitas dan percepatan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) tahun 2016, para pimpinan SKPD dan Biro beserta pejabat di lingkungan kerja masing-masing, diminta untuk tidak meninggalkan daerah (Kota Mamuju) mulai tanggal 16-27 Nopember 2015.
Hal tersebut disampaikan dalam surat edaran Sekretaris Provinsi Sulbar, Jamil Barambangi kepada pimpinan SKPD Nomor; 903/2878/Set.
“Diperlukan perhatian dan konsentrasi penuh pada setiap SKPD khususnya pembahasan dengan komisi masing-masing di DPRD. Pembahasan program dan kegiatan pada setiap komisi di DPRD harus dihadiri langsung oleh pimpinan SKPD dan biro masing-masing dan tidak dapat diwakilkan,” sebut Jamil.
Sesuai jadwal, Senin, (9/11/2015) hari ini, diadakan paripurna penyerahan Nota Keuangan dan RAPBD tahun anggaran 2016 serta penjelasan Gubernur Sulbar terhadap Nota Keuangan dan RAPBD tahun anggaran 2016.
Sumber: Humas/Dian
Redaktur: Muh Gufran
0 comments