- Retret Pertama di Indonesia Timur, Pemprov Sulbar Menyatukan Visi dan Misi untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan
- Retret Pemprov Sulbar: BI Dorong UMKM, Digitalisasi, dan Ekonomi Syariah untuk Sulbar Maju
- Dari Sawit hingga Kopi: Transmigrasi Buktikan Bisa Angkat Ekonomi Warga Sulbar
- Gubernur SDK Sampaikan ke Menteri Transmigrasi: Sulbar Siap Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Transmigrasi
- Pemprov Sulbar Sukses Gelar Pasar Murah, Beras dan Bahan Pokok Lainnya Habis Terjual
- Inspektorat Sulbar Luncurkan Aplikasi E-Layanan Bebas Temuan untuk Kemudahan ASN
- Sandeq Silumba 2025: Perpaduan Antara Budaya dan Olahraga yang Menginspirasi
- Dinas Kesehatan Sulbar Dukung Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sulselbar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
- Percepat Listrik Desa, ESDM Sulbar Targetkan Tuntaskan 19 Desa Hingga 2027
- Pemprov Sulbar Pastikan Ketersediaan Beras Aman, Distribusi Terus Dipercepat bersama BULOG dan Dinas Ketapang
Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat menerima aksi unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Gentungan Raya
Mamuju, –Kabag Persidangan dan Staf Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat Terima Unjuk Rasa Aliansi Masyarakat Gentungan Raya. Rabu, 26 Februari 2025.
Kepala Bagian Persidangan, Dr. Musra Awaluddin beserta staf Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat menerima aksi unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Gentungan Raya yang menyampaikan aspirasi terkait penolakan dan tuntutan pencabutan izin tambang di wilayah mereka.
Pada pertemuan ini juga dihadiri oleh OPD terkait diantaranya, Dinas ESDM, Ilham, Dinas LHK dan Inspektorat.
Dalam aksi yang berlangsung di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat, perwakilan Aliansi Masyarakat Gentungan Raya menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap dampak lingkungan dan sosial akibat aktivitas pertambangan. Mereka meminta untuk menutup sementara tambang yang ada di Peuweang.
Mewakili Sekretariat DPRD, Kabag Persidangan menyambut baik kedatangan massa aksi dan menerima aspirasi yang disampaikan.
Adapun hasil unjuk rasa hari ini yaitu telah disepakati tambang pasir tidak akan beroperasi sampai diadakan RDP lanjutan yang dijadwalkan pada hari selasa tanggal 3 Maret 2025 dan meminta kepada seluruh pihak terkait hadir. _(Anthy/Ros)_
#humas_dprdsulbar
#pemprovsulbar
Related Posts
0 comments