- Caketum HIPMI Bagas Adhadirgha Dorong Anak Muda Sulbar Ambil Peluang Bisnis Cokelat
- Pj Gubernur Sulbar Ajak Parpol Kolaborasi Pulihkan Perekonomian Sulbar
- PMII Minta PJ Gubernur Sulbar Evaluasi kinerja DKP
- TANDEM DENGAN PEMKAB MAMUJU, KPID OPTIMIS SOSIALISASI ASO DIPASTIKAN LEBIH MASIF
- Mabes Polri Geser Empat Pejabat utama Polda Sulbar
- Kapolda Sulbar Irjen Pol Verdianto I. Bitticaca secara resmi membuka pameran HUT Bhayangkara ke 76
- Gubernur Sulbar Perintahkan BPBD dan Dinsos Segera Turun Bantu Korban Banjir
- Akmal Malik menerima kunjungan silaturahmi Mantan Kapolda Sulbar, Irjen Pol. Purn. Baharuddin Djafar
- Akmal Malik, mendesain Rujab Gubernur Sulbar menjadi tempat nyaman bukan hanya untuk tidur
- Akmal Minta Dukungan Semua Pihak Wujudkan Data Presisi
SDK BERSYUKUR KADER DEMOKRAT TIDAK KORUPSI
MAMUJU Kareba1- Ketua Dewan Pimpinan Derah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sulbar DR Suhardi Duka MM bersyukur kadernya bersih dan tidak terjerat kasus korupsi.
“Demokrat Sulbar bersyukur kadernya bersih, tidak korupsi, setelah
ketua majelis Hakim pengadilan Negeri Mamuju memvonis bebas kader
Demokrat Andi Mappangara, yang menjadi terdakwa korupsi.
Ia mengatakan, vonis terhadap kader Demokrat Andi Mappangara yang
sebelumnya menjabat Ketua DPRD Sulbar tersebut mesti menjadi
pelajaran, dan untuk bisa lebih memperbaiki kader dan partai.
“Ini juga menjadi pelajaran bagi kader dan partai, bahwa hukum itu
harus adil, meskipun korupsi tidak mudah bebas, namun bila tidak ada
bukti maka sesuai fakta persidangan maka dapat bebas,” katanya.
Ia mengatakan, dengan vonis bebas tersebut, maka bisa saja pergantian
antar waktu (PAW) Andi Mappangara tertahan atau tidak dilanjutkan.
“PAW terhadap Andi Mappangara bisa saja ditahan, karena kalau tidak
bersalah tidak boleh dihukum, namun itu akan dikonsultasi dengan Dewan
Pimpinan Pusat Partai Demokrat di Jakarta,” katanya.
Sebelumnya ke empat anggota DPRD Sulbar masing masing Andi Mappangara
yang sebelumnya menjabat Ketua DPRD Sulbar beserta tiga mantan wakil
ketua DPRD diantaranya, Hamzah Hapati Hasan, Munandar Wijaya dan H
Harun, dituntut tujuh tahun penjara oleh JPU, dan didenda 200 juta
karena dianggap melanggar pasal 12 i undang undang nomor 31 tahun
1999 tentang tidak pidana korupsi.
Namun mantan Ketua Pimpinan DPRD Sulbar dinyatakan tidak terbukti
bersalah sesuai dengan fakta persidagan melakukan tindak pidana
korupsi APBD Sulbar 2016.
Oleh karena itu empat pimpinan DPRD Sulbar tersebut dibebaskan dari
seluruh tuntutan jaksa dan divonis bebas serta dipulihkan nama baiknya.#
0 comments