- Program Strategis 2026, Gubernur Sulbar Minta Dinas ESDM Fokus pada Pemanfaatan Energi Berkeadilan dan Pembangunan Berkelanjutan
- GEBRAK Sulbar Akan Gelar Panggung Orasi Kritis di Hari Bhayangkara ke-79
- Dukung Pendidikan Berkualitas, Gubernur Suhardi Duka Apresiasi Peresmian Kantor GTK
- Syamsul Samad : Hadirnya Program Bantuan Internet Diharapkan Tidak Ada Lagi Wilayah di Sulbar Alami Blankspot
- Launching Bantuan Internet, Kadis Kominfo: Ini Bentuk Komitmen Gubernur dan Wagub Sulbar
- GEBRAK SULBAR: Diamnya Kapolda Soal Gratifikasi Tanah, Bukti Gagalnya Kepemimpinan Penegak Hukum di Polda Sulbar
- FPPS Soroti Aktivitas Bongkar Muat Ekspedisi di Pasar Baru Mamuju
- Salim S Mengga: Perawat Harus Terlibat dalam Isu Strategis Daerah
- Pemprov Sulbar Percepat Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat untuk Pemberdayaan Masyarakat
- Bayar Pajak Kendaraan, BPKPD Sulbar Hadirkan Layanan Gerai Samsat Setiap Hari Kamis
Rakor PUPR Pusat dan PUPR se Sulbar, Sinkronisasi Data Pembangunan Infrastruktur Jalan
MAMUJU Kareba1–Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemprov Sulbar menggelar Rapat Koordinasi Dak Bidang Jalan dan Sosialisasi SE Menteri PU Nomor 17 Tahun 2023 serta pemantapan pengelolaan data PMKRS Sulbar Tahun 2024, di Grand Meleo Hotel Mamuju, Kamis 3 Oktober 2024.
Hadir pada kegiatan ini Jajaran Dinas PUPR Sulbar serta Dinas PUPR Kabupaten se- Sulbar. Naraasumber kegiatan adalah Dinas PUPR Sulbar dan perwakilan dari Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan P2JN Kemen PUPR Muhamad Taufik.
Kepala Dinas PUPR Sulbar Rachmad menjelaskan, infrastruktur menjadi penunjang sektor lain, seperti pertanian, pariwisata dan lainnnya. Sehingga penting untuk berkerjasama dan membangun sinergitas dalam meningkatkan infrastruktur di daerah.
Disisi lain kondisi fiskal tidak akan cukup jika menangani seluruh ruas jalan di Sulbar. Tercatat panjang ruang jalan di Sulbar sekira 523 Km. Untuk satu kali penanganan sepanjang 20 Km membutuhkkan 120 Milir. tentun APBD yang hanya diangka 1,8 triliun tidak bisa diandalkan. Olehnya pemerintah daerah sagat membutuhkan bantuan dari pusat.
“Infrastruktur jalan Ini memang butuh sentuhan besar dari Kementerian. Kami di provinsi tidak mampu dapat menyelesaikan sebuah infrastruktur jalan tanpa ada bantuan dari Kementerian,” terang Rachmad.
Untuk itu, melalui forum rakor ini, Rachmad berharap terbangun kesepahaman antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat untuk bersama memperkuat data dalam rangka rencana pengalokasian DAK bidang jalan pada 2025.
“Harapan kita ada output untuk bagaimana kita memperbaiki sebuah aturan yang ada serta kesiapan data,” kata Rachmad.
Rachmad juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Kementerian, melihat gambaran alokasi DAK pada 2025 telah memberikan perhatian kepada enam kabupaten se- Sulbar.
“Berkat pendampingan dari Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin serta pak Sekda, PUPR bersama semua PU Kabupaten mendapat perhatian dari pusat. Mudah-mudahan kita berdoa di tahun-tahun berikutnya kita bisa mengharapkan kerjasama yang baik,” tandasnya.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Sulbar Alfian Rakor tersebut bertujuan melakukan sosialisasi sekaligus menginformasikan persiapan konsultasi program DAK fisik bidang konektivitas sub bidang Jalan Tahun Anggaran 2025. Serta mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan melalui DAK di Provinsi Sulawesi Barat dan melakukan pemantapan pengelolaan data PMKRS
“Rakor ini bertujuan agar pembangunan infrastruktur jalan di Sulbar dapat lebih maksimal,” ungkapnya. (Rls)
Related Posts
0 comments