- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
Pungli dan Manipulasi Data Jama’ah Haji di Kantor Capil Mamasa Minta Diusut
MAKASSAR KAREBA1.COM-Gerakan Generasi Muda Pitu Ulunna Salu (GEMA PUS) Makassar dalam aksi unjuk rasa yang digelar di Makassar memperingati hari ulang tahun Mamasa yang ke 14, menyatakan sikap mengutuk keras dan meminta pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa yang dinilai tidak professional dan merugikan masyarakat.
Mahasiswa menemukan fakta ada indikasi pungutan liar (pungli) dan manipulasi data di Kantor Disduk Capil Mamasa terhadap data kependudukan calon jamaah haji dari kabupaten lain yang ingin berhaji melalui penggunaan kuota haji Kabupten Mamasa.
Akibatnya praktek ini kata mahasiswa, masyarakat kabupaten Mamasa sendiri yang ingin menunaikan ibadah haji, mengalami kesulitan.
Dalam praktek tersebut, disinyalir ada pungutan liar dalam pembuatan data kependudukan terhadap para calon jamaah haji dari kabupaten lain tersebut.
Pungli dilakukan untuk memudahkan para penduduk musiman tersebut dalam pengurusan data kelengkapan sebagai jama’ah calon haji.
Atas temuan yang merugikan masyarakat tersebut, mahasiswa meminta aparat penegak hukum agar mengusut tuntas praktek yang dilakukan oleh oknum di kantor kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Mamasa.
Redaktur: Muh Gufran Padjalai
0 comments