- Masyarakat Sulbar menagih janji Gubernur Sulawesi Barat mencabut Sejumlah izin Perusahaan tambang
- Fppi : Tidak ada negosiasi kepada perusahaan yang merampas ruang hidup rakyat
- Aksi May Day dan Hardiknas di Sulbar: Gubernur SDK Temui Massa, Ini Responsnya!
- Distribusi air tidak lancar, ormas FPPS minta PDAM tirta Manakarra diaudit
- SDK Serukan Kolaborasi ASN Usai Pilkada: Saatnya Bangun Sulbar Bersama
- Pembangunan Merata Jadi Fokus: SDK-JSM Siapkan Rp50 Miliar untuk Program Prioritas Kabupaten
- Tidak Main-Main! Gubernur SDK Bentuk Tim Khusus untuk Perangi Stunting dan Kemiskinan Dipimpin Wagub Salim S Mengga
- Tegas! Wagub Sulbar Mutasi 28 ASN Terlibat Perjalanan Dinas Fiktif: ‘Pelanggar Harus Tanggung Jawab!
- Ormas FPPS Mengecam Keras Tindakan RS Regional Sulbar yang Tolak Pasien Kritis Hingga Meninggal Dunia
- Halal Bihalal dan Harlah ke-65 PMII, Suhardi Duka Minta PMII Harus Jadi Pelopor Perubahan untuk Sulbar Maju
PJ Gubernur Ajak Anggota DPRD Sulbar Miliki 20 Anak Stunting
Mamuju Kareba1– PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam mempercepat penurunan angka stunting di Sulbar.
Termasuk dengan DPRD Sulbar,Prof. Zudan mengajak para anggota DPRD Sulbar menjadi bapak asuh anak stunting. Hal itu disampaikan melalui acara Coffee Morning oleh DPRD Sulbar, di Halaman Kantor DPRD Sulbar, Rabu , 14 Juni 2023
Zudan mengaku juga telah menjadi bapak asuh dengan sasaran 20 anak stunting. Selain itu melibatkan 6.000 ASN Pemprov Sulbar masing-masing menangani satu anak stunting.
“Saya mengajak anggota DPRD sama seperti saya, masing masing mengangkat anak asuh 20 anak. Masing masing ASN itu satu, kalau satu ASN saja, satu anak stunting mendapatkan orang tua asuh, ini akan cepat tertangani,” ujar Zudan.
Dijelaskan , untuk menangani satu anak stunting itu cukup menyumbang biaya Rp185 ribu per bulan. Sehingga, Ia berharap seluruh pihak dapat bersedekan untuk persoalan kemanusiaan.
“Ini bagian sedekah kita bagi masyarakat, termasuk menangani Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI-AKB). Ini persoalan kemanusiaan yang harus kita tangani bersama-sama,” tutup mantan Dirjen Dukcapil itu .(rls)
Related Posts
0 comments