- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
Ormas FPPS Mengecam Keras Tindakan RS Regional Sulbar yang Tolak Pasien Kritis Hingga Meninggal Dunia
Mamuju, — Pasien kritis meninggal dunia akibat tidak mendspatkan pelayanan darut di IGD RSUD regional sulbar kemarin. Dampak pristiwa kemanusiaan salahsstu elemen masyarakat mengecam tindakan oknum dokter tersrbut
Organisasi masyarakat Forum Persaudaraan Pemuda Sulbar (FPPS) menyatakan kecaman keras terhadap penolakan pasien kritis oleh Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat yang berujung pada meninggalnya pasien tersebut. Insiden memilukan ini dianggap sebagai bentuk kelalaian serius dalam pelayanan publik yang tidak dapat dibiarkan.
Ketua FPPS, Nirwansyah, S.IP, dalam pernyataan mengatakan bahwa tindakan rumah sakit tersebut mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan melanggar hak dasar warga negara atas pelayanan kesehatan.
“Menolak pasien dalam kondisi kritis sama saja dengan membiarkan nyawa hilang tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Kami menuntut pertanggungjawaban tegas dari pihak rumah sakit, termasuk pemecatan pejabat terkait dan proses hukum bagi yang lalai,” tegasnya.
FPPS juga menyayangkan kurangnya sistem pengawasan dari pemerintah daerah dalam memastikan rumah sakit siap menangani kondisi darurat, terutama di satu-satunya rumah sakit rujukan utama di provinsi.
Sebagai bentuk solidaritas, FPPS Meminta kepada pemerintah Sulbar agar mengevaluasi kinerja Petugas UGD, termasuk mendorong audit menyeluruh terhadap manajemen rumah sakit dan meminta agar segera pencopot Direktur rumah sakit .
“Kami tidak akan diam. Ini bukan hanya soal satu nyawa, tapi soal masa depan layanan kesehatan di Sulawesi Barat,”
Related Posts
3 Comments