- Sulbar targetkan 227.691 anak diberikan imunisasi
- Bangkitkan seni dan budaya Muhammad Idris layak pimpin Sulbar
- Masyarakat Jawa di Sulbar nilai Muhammad Idris layak pimpin Sulbar
- Pj. Gubernur Sulbar, Prof Zudan Resmikan Gedung Bangunan Pendidikan SMA/SMK Sumber DAK di Mamuju Tengah
- DPRD Sulbar Bahas Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- Bersama Forkopimda Lakukan Mitigasi Kerawanan Pemilu Serentak
- Zain Resmi Jabat PJ Bupati Mamasa, Yakub Solon Kembali Jalankan Tugas Sebagai Asisten II Pemprov Sulbar
- DPRD Sulbar Sepakati Perda Pajak dan Retribusi Daerah
- DPRD Sulbar Rapat PAW Fitriani dan Ebsan Dilantik Menjadi Anggota DPRD
- Terima Audiensi LP3KD , Pj Gubernur Sulbar Siap Dukung Perwakilan Pesparani
Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Materiil UU PWP3K oleh PT GKP, Pertambangan di Pulau-pulau Kecil di Seluruh Indonesia Harus Segera Dihentikan
Jakarta, Kareba1 Kamis 21 Maret 2024 – Mahkamah Konstitusi menolak permohonan gugatan uji materiil UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K) yang diajukan PT Gema Kreasi Perdana (GKP) dalam sidang putusan gugatan (21/3). MK menyebutkan dalil pemohon (PT GKP) tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansi dengan ketentuan Pasal 23 Ayat 2 dan Pasal 35 huruf K UU PWP3K.
Tim Advokasi Penyelamatan Pulau-pulau Kecil (TAPaK) menilai putusan Mahkamah Konstitusi harus dijadikan dasar oleh Pemerintah Indonesia untuk menghentikan pertambangan di seluruh pulau-pulau kecil di Indonesia. Saat ini tercatat ada 218 izin usaha pertambangan dengan luas konsesi yang mencapai lebih dari 274.00 hektare di 34 pulau-pulau kecil di Indonesia. Salah satu pulau kecil yang diancam oleh aktivitas pertambangan ialah Pulau Wawonii di Sulawesi Tenggara yang menjadi tempat perusahaan tambang nikel PT GKP beroperasi.
“Putusan MK hari ini menunjukkan semangat perjuangan lingkungan khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar kelestarian ekologisnya tetap terjaga. Putusan ini sejalan dengan semangat MK yang tercatat dalam Putusan MK Nomor 3 Tahun 2010 yang memberikan 4 hak konstitusional kepada masyarakat pesisir dan pulau kecil. Beberapa di antaranya ialah hak mendapatkan perairan bersih dan sehat, hak untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan hak untuk mendapatkan manfaat dari pengelolaan tersebut. Kita harus tetap mengawal implementasi dari keputusan MK hari ini, sehingga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bisa bebas dari tambang mineral yang ada di Indonesia,” kata kuasa hukum dari TAPaK, Fikerman Saragih.
Muhammad Jamil, advokat dari TAPaK juga menambahkan, “Putusan Majelis Hakim MK dalam perkara Uji Materiil Nomor 35/PUU-XXI/2023 ini mendasarkan pada nilai-nilai dan semangat perlindungan dan penyelamatan seluruh kehidupan di wilayah pesisir dan pulau kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pulau-pulau kecil bukan untuk tambang. Sehingga putusan MK sebagai kemenangan rakyat secara umum, khususnya rakyat pesisir dan pulau kecil ini, mesti menjadi momentum untuk mengevaluasi seluruh tambang di pulau kecil”
PT GKP mengajukan gugatan uji materiil dan meminta frasa “apabila” dalam pasal 23 dan 35 UU PWP3K agar ditafsirkan tidak bertentangan dengan pertambangan di pulau kecil. Namun, undang-undang No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diganti menjadi UU No 1 Tahun 2014, telah menegaskan larangan aktivitas pertambangan di pulau yang dikategorikan sebagai pulau kecil, yaitu pulau yang memiliki luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2.
“Pada dasarnya permohonan gugatan yang dilakukan oleh PT GKP atas UU PWP3K dengan menggunakan Pasal 28D dan 28I UUD 1945 sebagai batu uji justru tidak memiliki relevansi serta tidak berlandaskan hukum. Alih-alih menunjukkan PT GKP sebagai pihak yang merasa hak asasinya diambil, hal ini justru menunjukkan mereka sebagai pihak yang melakukan diskriminasi terhadap warga Pulau Wawonii dengan merenggut hak atas air dan hak atas hidupnya,” ujar kuasa hukum TAPaK, Arko Tarigan.
Jika gugatan dari PT GKP dikabulkan oleh MK, maka bencana ekologis maupun konflik sosial akan semakin masif dan mengancam seluruh ekosistem wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil di Indonesia. Dengan kata lain, akan terjadi ledakan kebangkrutan sosial-ekologis di Indonesia.
“Sudah seharusnya MK menolak permohonan judicial review (JR) PT GKP, karena UU Pesisir serta UU terkait lainnya secara filosofis tegas melarang kegiatan pertambangan di wilayah pulau-pulau kecil. Pasalnya, semua kegiatan pertambangan terbukti merusak lingkungan, sosial, dan budaya setempat. Putusan MK dalam perkara a quo adalah kemenangan bagi nelayan dan masyarakat secara umum,” ujar kuasa hukum TAPaK, Eddy Kurniawan.
*PT GKP Tidak Punya Legitimasi Lakukan Aktivitas Pertambangan*
Saat ini warga Pulau Wawonii juga berjuang melawan gugatan PT GKP yang ingin melegalkan pertambangan di pulau-pulau kecil. Pulau Wawonii sendiri hanya memiliki luas sebesar 715km², artinya pulau tersebut tergolong sebagai pulau kecil menurut UU PWP3K. Dengan demikian, PT GKP tidak memiliki legitimasi melakukan pertambangan nikel di pulau tersebut. Permohonan uji materiil yang diajukan PT GKP dapat dinilai sebagai upaya perusahaan untuk melegalkan aktivitas tambang di Pulau Wawonii, walaupun secara hukum pertambangan dilarang atau ilegal di pulau-pulau kecil.
Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membatalkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) milik PT GKP, September 2023. Putusan ini menyetop kegiatan pertambangan PT GKP di Pulau Wawonii. Akan tetapi, anak perusahaan Harita Group itu kembali melakukan aktivitas pertambangan setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta memenangkan banding PT GKP atas keputusan sidang PTUN terkait IPPKH, Januari 2024.
Aktivitas pertambangan tersebut kembali mencemari sumber air yang digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sumber air yang perlahan-lahan mulai jernih setelah PT GKP berhenti beroperasi, kini kembali berwarna coklat bercampur dengan lumpur akibat limbah pertambangan nikel. Tercemarnya sumber air itu kembali menciptakan krisis air bersih bagi warga di Pulau Wawonii. Dalam skala yang lebih masif, kehadiran PT GKP mampu menambah konflik sosial dan kasus penyerobotan lahan pertanian milik warga secara lebih besar. Selain itu, PT GKP akan terus mengancam kekayaan ekosistem flora maupun fauna yang ada di pulau kecil itu.
“Semenjak PT GKP memenangkan banding IPPKH, perusahaan mulai beroperasi lagi. Sungai dan air yang dikonsumsi dan digunakan sehari-hari oleh warga sudah keruh lagi. Air sudah tercemar, padahal sumber air warga dulu sangat jernih. Sekarang sudah mulai susah untuk mencari air bersih. Selain itu timbul ancaman, seperti kapal tongkang yang mulai berdatangan dan mengganggu aktivitas nelayan bahkan mengancam ekosistem laut di Pulau Wawonii,” kata warga Pulau Wawonii, Mando Maskurin.
Sementara Wilman, warga Pulau Wawonii, menilai putusan dari MA adalah kemenangan bagi rakyat. Selain itu, kerjasama dari TAPaK juga memberikan semangat bagi masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tapi, pengawalan secara kolektif harus tetap dipantau terkait IPPKH.
“Harapannya PT GKP bisa meninggalkan Pulau Wawonii sesegera mungkin. Selain itu, kami mendesak kembali MK untuk mengabulkan kasasi terkait IPPKH agar PT GKP berhenti beroperasi,” ujarnya
“Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Berkaitan dengan itu dan putusan hari ini, TAPaK mendesak pemerintah untuk mengevaluasi dan menghentikan seluruh pertambangan di pulau-pulau kecil yang tersebar di Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Jika tidak bisa melakukan hal tersebut, seluruh masyarakat di pesisir dan pulau kecil harus bersatu untuk menghentikan dan mengeluarkan tambang dari ruang hidup mereka,” pungkas anggota TAPaK, Parid Ridwanuddin.
*Narahubung Tim Advokasi Penyelamatan Pulau-pulau Kecil (TAPaK):*
JATAM – (+6282156470477)
KIARA – (+6282365967999)
WALHI – (+6281237454623)
Trend Asia – (+6289509286441)
YLBHI – (+6285395122233)
Warga Pulau Wawonii – (+6282151854952)
![](https://kareba1.com/wp-content/uploads/2024/02/mamuju-kpu.jpeg)
Latest News
-
Pj Gubernur Dorong Gema Sulbar Terus Berlanjut
MAMUJ Kareba1 — Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif...
- Posted Mei 24, 2023
- 0
-
diduga ada oknum kajati Sulbar intimidasi juru parkir di mamuju
Mamuju Kareba1 – sejumlah juru parkir di anjungan manakarra mendapat...
- Posted Februari 5, 2023
- 0
-
ini Alasan Komparju tolak pihak ketiga Parkir di Mamuju
Mamuju (Kareba1.com)- PT. Inovasi anak Indonesia (parkee.app) yang saat ini...
- Posted Februari 5, 2023
- 0
-
HPN 2023 dan optimalisasi kompetensi wartawan
Jakarta Kareba1 – Insan pers Indonesia akan kembali memperingati Hari...
- Posted Februari 2, 2023
- 0
-
IA ITB Siap Lakukan Pengembangan Pertanian Berbasis Teknologi di Sulbar
Mamuju Kareba1 — Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB)...
- Posted Januari 21, 2023
- 0
-
Gubernur Sulbar minta Setiap Kabupaten Serius Tangani Stunting
Mamuju Kareba1– Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik meminta setiap kabupaten...
- Posted Januari 20, 2023
- 0
-
SENGKETA LAHAN TANAH HAK MILIK MENJADI PERTANYAAN WARGA PADA KEGIATAN JUMAT CURHAT POLSEK TINAMBUNG DI DESA SEPABATU
Tinambung Kareba1 Kegiatan Program quick wins Jumat Curhat pada...
- Posted Januari 20, 2023
- 0
-
PJ Gubernur Sulbar Marah Pengelolaan BBIP Poniang, Belanja Miliaran Hasilnya Nihil
MAJENE Kareba1 — Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) di...
- Posted Januari 15, 2023
- 0
-
Persawat Citilink Mulai Beroperasi di Bandara Tampa Padang, Buka Rute Mamuju-Jakarta
MAMUJU Kareba1 — Maskapai Penerbangan Citilink kini melayani rute penerbangan...
- Posted Desember 6, 2022
- 0
-
Polsek Tinambung Berhasil Mengungkap Dan Menangkap Pelaku Curanmor
foto: komlotan Pelaku dua orang curanmor serta penada hasil curian,...
- Posted Desember 3, 2022
- 0
-
Kronologis Raibnya Sejumlah Tabungan Nasabah Pada Bank Sulselbar
MAMUJU, Kareba1 Kssus Raibnya Dana nasabah milyaran rupiah, bank melakukan...
- Posted November 29, 2022
- 0
-
Diduga Kematian Marten Warga Mamasa Tidak wajar
Diduga lelaki Marten seorang pegawai pertanian kabupaten Mamasa Korban...
- Posted November 24, 2022
- 0
-
Akhir Tahun, Kadis Perkim Optimis Target Realisasi Anggaran
Mamuju – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Sulbar,...
- Posted November 2, 2022
- 0
-
Sulbar targetkan 227.691 anak diberikan imunisasi
Mamuju Kareba1,- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mantergetkan sebanyak...
- Posted Juli 17, 2024
- 0
-
Memperkuat implementasi SPBE di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
Mamuju Kareba1, Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kompetensi pengelolaan...
- Posted Juni 28, 2024
- 0
-
Dalam rangka sharing informasi terkait pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD
Mamuju Kareba1,- Komisi III DPRD Sulawesi Barat melaksanakan Kunjungan...
- Posted Juni 27, 2024
- 0
-
Bangkitkan seni dan budaya Muhammad Idris layak pimpin Sulbar
Mamuju Kareba1.com Masyarakat Bali yang bermukim pada enam Kabupaten...
- Posted Juni 27, 2024
- 0
-
Sekretariat DPRD Sulawesi Barat Musra Awaluddin menghadiri peringatan Hari Anti Narkotika Nasional (HANI) yang dilaksanakan di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN)
Mamuju Kareba1, Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Sulawesi Barat...
- Posted Juni 26, 2024
- 0
-
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Hatta Kainang, menghadiri Rapat Senat
Mamuju Kareba1, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat,...
- Posted Juni 26, 2024
- 0
-
Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi Menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Peneyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku
Mamuju Kareba1, Ketua DPRD Sulawesi Barat DR. Hj. St....
- Posted Juni 26, 2024
- 0
Berita Terkini
-
Pj Gubernur Dorong Gema Sulbar Terus Berlanjut
MAMUJ Kareba1 — Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif...
- Rabu, 24 Mei 2023
- 0
-
diduga ada oknum kajati Sulbar intimidasi juru parkir di mamuju
Mamuju Kareba1 – sejumlah juru parkir di anjungan manakarra mendapat...
- Minggu, 5 Februari 2023
- 0
-
ini Alasan Komparju tolak pihak ketiga Parkir di Mamuju
Mamuju (Kareba1.com)- PT. Inovasi anak Indonesia (parkee.app) yang saat ini...
- Minggu, 5 Februari 2023
- 0
-
HPN 2023 dan optimalisasi kompetensi wartawan
Jakarta Kareba1 – Insan pers Indonesia akan kembali memperingati Hari...
- Kamis, 2 Februari 2023
- 0
-
IA ITB Siap Lakukan Pengembangan Pertanian Berbasis Teknologi di Sulbar
Mamuju Kareba1 — Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB)...
- Sabtu, 21 Januari 2023
- 0
-
Gubernur Sulbar minta Setiap Kabupaten Serius Tangani Stunting
Mamuju Kareba1– Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik meminta setiap kabupaten...
- Jumat, 20 Januari 2023
- 0
-
SENGKETA LAHAN TANAH HAK MILIK MENJADI PERTANYAAN WARGA PADA KEGIATAN JUMAT CURHAT POLSEK TINAMBUNG DI DESA SEPABATU
Tinambung Kareba1 Kegiatan Program quick wins Jumat Curhat pada...
- Jumat, 20 Januari 2023
- 0
-
PJ Gubernur Sulbar Marah Pengelolaan BBIP Poniang, Belanja Miliaran Hasilnya Nihil
MAJENE Kareba1 — Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) di...
- Minggu, 15 Januari 2023
- 0
-
Persawat Citilink Mulai Beroperasi di Bandara Tampa Padang, Buka Rute Mamuju-Jakarta
MAMUJU Kareba1 — Maskapai Penerbangan Citilink kini melayani rute penerbangan...
- Selasa, 6 Desember 2022
- 0
-
Polsek Tinambung Berhasil Mengungkap Dan Menangkap Pelaku Curanmor
foto: komlotan Pelaku dua orang curanmor serta penada hasil curian,...
- Sabtu, 3 Desember 2022
- 0
-
Kronologis Raibnya Sejumlah Tabungan Nasabah Pada Bank Sulselbar
MAMUJU, Kareba1 Kssus Raibnya Dana nasabah milyaran rupiah, bank melakukan...
- Selasa, 29 November 2022
- 0
-
Diduga Kematian Marten Warga Mamasa Tidak wajar
Diduga lelaki Marten seorang pegawai pertanian kabupaten Mamasa Korban...
- Kamis, 24 November 2022
- 0
-
Akhir Tahun, Kadis Perkim Optimis Target Realisasi Anggaran
Mamuju – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Sulbar,...
- Rabu, 2 November 2022
- 0
-
Sulbar targetkan 227.691 anak diberikan imunisasi
Mamuju Kareba1,- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mantergetkan sebanyak...
- Rabu, 17 Juli 2024
- 0
-
Memperkuat implementasi SPBE di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
Mamuju Kareba1, Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kompetensi pengelolaan...
- Jumat, 28 Juni 2024
- 0
-
Dalam rangka sharing informasi terkait pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD
Mamuju Kareba1,- Komisi III DPRD Sulawesi Barat melaksanakan Kunjungan...
- Kamis, 27 Juni 2024
- 0
-
Bangkitkan seni dan budaya Muhammad Idris layak pimpin Sulbar
Mamuju Kareba1.com Masyarakat Bali yang bermukim pada enam Kabupaten...
- Kamis, 27 Juni 2024
- 0
-
Sekretariat DPRD Sulawesi Barat Musra Awaluddin menghadiri peringatan Hari Anti Narkotika Nasional (HANI) yang dilaksanakan di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN)
Mamuju Kareba1, Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Sulawesi Barat...
- Rabu, 26 Juni 2024
- 0
-
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Hatta Kainang, menghadiri Rapat Senat
Mamuju Kareba1, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat,...
- Rabu, 26 Juni 2024
- 0
-
Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi Menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Peneyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku
Mamuju Kareba1, Ketua DPRD Sulawesi Barat DR. Hj. St....
- Rabu, 26 Juni 2024
- 0
-
Masyarakat Jawa di Sulbar nilai Muhammad Idris layak pimpin Sulbar
Mamuju Kareba1, Kerukunan masyarakat Jawa yang bermukim pada enam...
- Selasa, 25 Juni 2024
- 0
-
PJ Gubernur Apresiasi Kinerja DPRD Sulbar
Foto : DPRD Sulbar melakukan Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Komisi-Komisi...
- Senin, 10 Juni 2024
- 0
-
Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Sulaweai Barat Pada Kantor Cabang Dinas Pendidikan
Polman Kareba1, Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Sulaweai...
- Jumat, 31 Mei 2024
- 0
0 comments