Home   >   Sulawesi Barat   >   Mamasa   >   Kampanye di Tommo, SDK: Pemimpin Harus Mengayomi Semua

Kampanye di Tommo, SDK: Pemimpin Harus Mengayomi Semua

By on Senin, 21 November 2016

TOMMO KAREBA1-Kecamatan Tommo, Mamuju jadi titik terakhir kampanye pasangan
Suhardi Duka (SDK)-Kalma Katta untuk wilayah Kabupaten Mamuju.
Sebelumnya, pasangan nomor urut 1 itu telah melakukan kampanyenya di
Kecamatan Kalukku, Bonehau-Kalumpang , Papalang-Sampaga,
Mamuju-Simboro, Tapalang-Tapalang Barat serta Kecamatan Tommo.

Khusus di Kecamatan Tommo, SDK-Kalma menggelar kampanyenya di lapangan
Desa Campaloga. Seperti biasa, ribuan massa tampak hadir pada kampanye
jagoan Demokrat, Hanura, PKS dan PBB itu. Selain diisi orasi politik,
kampanye Sabtu (19/11) tersebut juga dimanfaatkan SDK-Kalam untuk
melantik 19 tim pemenangannya di Kecamatan Tommo.

Dalam orasi politiknya, SDK menyebut, Sulawesi Barat sangat
membutuhkan sosok pemimpin yang tidak menggunakan pendekatan suku,
agama, ras dan antar golongan dalam setiap kebijakan yang diambil.
Menurutnya, Sulawesi Barat diisi oleh masyarakat yang sangat
heterogen.

“Kami, saya dan Pak Kalma adalah sosok yang nasionalis. Kami tidak
membeda-bedakan latar belakang kesukuan, agama, ras atau golongan
masyarakat. Kami menyatakan diri untuk siap mengayomi semua dengan
beragam latar belakang itu,” tegas SDK.

Dalam orasi politiknya, Ketua DPD Demokrat Sulawesi Barat itu kembali
menyinggung soal komitmennya untuk memberikan perhatian penuh pada
sektor infrastruktur, pendidikan serta kesehatan. Pemberian anggaran
infrastruktur Rp. 1 Milyar per tahun per kabupaten, penggratisan
seragam sekolah untuk anak didik usia SMA sederajat, serta pemenuhan
jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat.

“Kami akan bagikan anggaran Rp. 100 Milyar per tahun untuk membiayai
infrastruktur. Kami juga berkomitmen untuk menggratiskan seragam
sekolah untuk anak SMA sederajat, serta bersama-sama dengan pemerintah
kabupaten, kami akan membagikan kartu BPJS kepada semua masyarakat.
Kami menganggap, itu semua adalah jawaban dari sekian banyak persoalan
yang masih dihadapi di daerah kita ini,” tegas Bupati Mamuju dua
periode itu.

Di tempat yang sama, Kalma Katta menyebut, kualitas kepemimpinan yang
dimilikinya bersama SDK sudah cukup layak untuk membawa perbaikan
positif bagi Sulawesi Barat di masa mendatang. Menurutnya, pemimpin
yang paham akan kondisi yang dihadapi masyarakat serta tahu apa yang
harus dilakukan, adalah jawaban dari sekian banyak masalah yang hingga
kini masih membelit masyarakat di Sulawesi Barat.

“Pilih lah pemimpin yang visioner, punya visi dan misi yang jelas.
Saya dan Pak SDK punya itu. Kami mampu memberi jawaban dengan program
yang pro rakyat. Saya dan Pak SDK sama-sama punya pengalaman yang
cukup panjang dalam memimpin pemerintahan. Untuk itu, saya berharap,
kita semua tetap kompak dan secara bersama-sama memperjuangkan
SDK-Kalma hingga hari pencoblosan nanti,” kata Kalma, pria yang juga
Bupati Majene dua periode itu.

SDK dan Kalma Katta adalah perpaduan dua sosok yang saling melengkapi.
Hal itu ditegaskan Ketua DPD Hanura Sulawesi Barat, Irwan Pababari.
Saat berkesempatan membawakan orasi politiknya, Irwan mengajak kepada
seluruh lapisan masyarakat untuk memperjuangkan pencalonan SDK-Kalma
di Pemilukada 15 Februari mendatang.

“Kalau misalnya, di Pilkada 2015 lalu, masih ada di antara kita yang
berbeda pilihan. Maka sekarang saatntya, kita lebur perbedaan itu.
Saatnya kini kita menyatukan dukungan kepada SDK-Kalma,” tegas Irwan.

Irwan yang juga Wakil Bupati Mamuju itu menyebut, pasangan SDK-Kalma
punya pengalaman yang cukup matang dalam memimpin jalannya
pemerintahan. SDK dua periode menjadi Bupati di Mamuju, sementara
Kalma Katta melengkapi 10 Tahun kepemimpinannya di Kabupaten Majene.

“Kedua sosok ini, Pak SDK dan Pak Kalma adalah orang-orang yang pantas
untuk kita perjuangkan bersama,” demkian Irwan Pababari.

Juga hadir pada kampanye SDK-Kalma di Kecamatan Tommo hari itu Ketua
DPRD Mamuju, Suraidah Suhardi, serta sejumlah pengurus Partai
pengusung. Hadir pula beberana nama Anggota DPRD baik di level
Provinsi maupun dari DPRD Kabupaten. (*)