- Dirgahayu TNI ke 79, Bahtiar Tekankan Persatuan Militer dan Nirmiliter Perkuat Daulat Pangan
- Rakor PUPR Pusat dan PUPR se Sulbar, Sinkronisasi Data Pembangunan Infrastruktur Jalan
- Instruksi Pj Gubernur Sulbar Tegaskan Netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024
- Berikut 45 nama-nama anggota DPRD Sulbar priode 2024-2029
- Hasil penetapan nomor urut pasangan pemilihan bupati dan wakil bupati mamuju tahun 2024
- KPUD Mamuju resmi menetapkan Nomor 1 untuk Pasangan Tina-Yuki, serta Ado-Damris nomor 2.
- Rahmat Hasanudin: Tokoh Pejuang Pembentukan Sulbar Dukung Program Pemprov dilanjutkan
- Dua Pasang Calon Bakal Perebutkan Suara Terbanyak
- Puncak HUT ke 20 Provinsi Sulbar, Kerjasama dan Kolaborasi Kunci Membawa Sulbar Menuju Indonesia Emas
- Pj Bahtiar Silaturahmi Bersama Para Pendiri Sulbar, Prof Basri Hasanuddin: Mimpinya Sudah Sangat Bagus, Kita Harus Dukung
Idris: ASN Harus Siapkan Diri Hadapi Perubahan
Kareba1 Mamuju — Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris membuka secara resmi Finalisasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 dan Penyusunan Neraca Awal Tahun Anggaran 2020, di Grand Maleo Hotel Makassar, Minggu, 15 Maret 2020.
Dalam sambutannya, Sekprov Sulbar mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah berupaya berkomitmen perangkat daerah melalui kontrak kinerja agar pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan secara profesionalisme dengan menerapkan budaya keja IDE TO MALAQBI , sehingga azas umum pengelolaan keuangan melalui peningkatan sistem pengendalian interen pengembangan SDM yang berkesinambungan.
“Saat ini harus mempersiapkan ASN untuk menghadapi perubahan, melakukan perbaikan berkelanjutan disetiap perangkat daerah dalam tahap pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban,” kata Muhammad Idris
Masih kata Idris, untuk menunjang keberhasilan laporan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel diperlukan dukungan, komitmen, dan partisipasi dan tanggung jawab dari semua pihak.
“Saya tekankan bahwa, pengelolaan keuangan, pendapatan dan manajemen aset merupakan hal mutlak harus dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah, karena sangat berpengaruh pada penilaian/opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah,” tandas Muhammad Idris
Dikemukakakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksan Keuangan sebanyak lima kali berturut-turut, pencapaian WTP merupakan kebanggaan sekaligus tantangan bagi aparatur pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk meningkatkan kinerja dan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. (rls)
Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Inspektur Suryadi, Kepala BPKPD, Amujib, perwakilan BPKP Sulbar pada acara Pembukaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca di Grand Hotel Maleo Makassar, Minggu, 15 Maret 2020
0 comments