- Aktivis Pemuda Desak Bupati Mamuju Evaluasi Oknum Satpol PP: Kinerja Dinilai Mandul & Tebang Pilih
- Hadiri Paripurna DPRD Sulbar, Sekprov: Kita Terima Rekomendasi untuk Ditindaklanjuti
- Evaluasi Minggu ke-2 April 2026, Dinas Pangan Sulbar Dorong Integrasi Data dan Percepatan Kinerja
- Penipuan Online Kian Masif, Kominfo Sulbar Perkuat Edukasi dan Ajak Warga Gunakan SP4N-LAPOR!
- Perkuat Mutu Layanan, Deputi BPJS Kesehatan Lakukan Supervisi di RSUD Sulbar
- Siaga Malam, UPTD Pengelola Darah Pastikan Ketersediaan Stok untuk Operasi Sesar dan Laparotomi
- Dukung Pembangunan Sektor Perkebunan Lebih Maju, Disbun Sulbar Ikuti Sosialisasi Pendanaan SDMP dan Penandatanganan PKS di Bogor
- Rakortekrenbang 2026, DKPPKB Sulbar Bahas Desk Bidang Kesehatan : Fokus pada Isu Prioritas Daerah
- Pemilihan Pengurus Forum Anak Sulbar 2026–2028, Sekda Tekankan Peran Anak sebagai Subjek Pembangunan
- Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, RSUD Sulbar dan UPTD Pengelola Darah Perkuat Kerja Sama Pengelolaan Darah
Idris: ASN Harus Siapkan Diri Hadapi Perubahan
Kareba1 Mamuju — Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris membuka secara resmi Finalisasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 dan Penyusunan Neraca Awal Tahun Anggaran 2020, di Grand Maleo Hotel Makassar, Minggu, 15 Maret 2020.
Dalam sambutannya, Sekprov Sulbar mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah berupaya berkomitmen perangkat daerah melalui kontrak kinerja agar pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan secara profesionalisme dengan menerapkan budaya keja IDE TO MALAQBI , sehingga azas umum pengelolaan keuangan melalui peningkatan sistem pengendalian interen pengembangan SDM yang berkesinambungan.
“Saat ini harus mempersiapkan ASN untuk menghadapi perubahan, melakukan perbaikan berkelanjutan disetiap perangkat daerah dalam tahap pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban,” kata Muhammad Idris
Masih kata Idris, untuk menunjang keberhasilan laporan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel diperlukan dukungan, komitmen, dan partisipasi dan tanggung jawab dari semua pihak.
“Saya tekankan bahwa, pengelolaan keuangan, pendapatan dan manajemen aset merupakan hal mutlak harus dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah, karena sangat berpengaruh pada penilaian/opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah,” tandas Muhammad Idris
Dikemukakakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksan Keuangan sebanyak lima kali berturut-turut, pencapaian WTP merupakan kebanggaan sekaligus tantangan bagi aparatur pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk meningkatkan kinerja dan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. (rls)
Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Inspektur Suryadi, Kepala BPKPD, Amujib, perwakilan BPKP Sulbar pada acara Pembukaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca di Grand Hotel Maleo Makassar, Minggu, 15 Maret 2020
Related Posts
0 comments