- Program Strategis 2026, Gubernur Sulbar Minta Dinas ESDM Fokus pada Pemanfaatan Energi Berkeadilan dan Pembangunan Berkelanjutan
- GEBRAK Sulbar Akan Gelar Panggung Orasi Kritis di Hari Bhayangkara ke-79
- Dukung Pendidikan Berkualitas, Gubernur Suhardi Duka Apresiasi Peresmian Kantor GTK
- Syamsul Samad : Hadirnya Program Bantuan Internet Diharapkan Tidak Ada Lagi Wilayah di Sulbar Alami Blankspot
- Launching Bantuan Internet, Kadis Kominfo: Ini Bentuk Komitmen Gubernur dan Wagub Sulbar
- GEBRAK SULBAR: Diamnya Kapolda Soal Gratifikasi Tanah, Bukti Gagalnya Kepemimpinan Penegak Hukum di Polda Sulbar
- FPPS Soroti Aktivitas Bongkar Muat Ekspedisi di Pasar Baru Mamuju
- Salim S Mengga: Perawat Harus Terlibat dalam Isu Strategis Daerah
- Pemprov Sulbar Percepat Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat untuk Pemberdayaan Masyarakat
- Bayar Pajak Kendaraan, BPKPD Sulbar Hadirkan Layanan Gerai Samsat Setiap Hari Kamis
Polri persisi gagal di Sulbar, gratifikasi Kapolda bungkam
Idam ketua Gebrak
Mamuju kareba1.com- Sulawesi Barat, –Gerakan Barisan Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK) menyampaikan kekecewaan dan kemarahan atas temuan-temuan lapangan yang menunjukkan indikasi dugaan manipulasi proses penerimaan CASIS.
” dalam proses rekrutmen Calon Siswa (CASIS) Polri di Polda Sulawesi Barat. Alih-alih melahirkan penegak hukum yang bersih dan profesional, sistem seleksi justru melahirkan kegaduhan, dugaan gratifikasi, dan ketidakadilan yang sistematis.” kata idam ketua Gebrak di Mamuju sabtu 7 juni 2025.
Kata dia, Negara ini berdiri di atas hukum, namun sejumah oknum ditubuh polri memanfaatkan hukum kepentingan pribadi. sehingga kepercaan publik saat ini sangat rendah terhadap polri. Berikut dugaan Fakta-Fakta yang Mengguncang Nurani:
1. Pemberian tanah oleh orang tua CASIS kepada oknum dalam institusi sebagai bentuk gratifikasi. Ini bukan hanya persoalan etika, tapi indikasi kuat pelanggaran hukum.
2. Kebocoran kisi-kisi soal akademik yang diduga dikirim melalui WhatsApp oleh oknum internal kepada peserta tertentu. Ini bukan hanya ketidakadilan—ini sabotase terhadap prinsip kompetisi yang sehat.
3. Sikap bungkam Kapolda dan Wakapolda Sulbar, yang seharusnya bertanggung jawab, menunjukkan kegagalan struktural dalam memimpin institusi hukum yang seharusnya bersih dan transparan.
“Kami tidak sedang melebih-lebihkan. Kami berbicara berdasarkan data dan temuan di lapangan. Kalau institusi hukum lahir dari kecurangan, bagaimana kita bisa berharap keadilan ditegakkan di kemudian hari? Jangan salahkan rakyat jika mereka marah,”
tegas Idham, Ketua GEBRAK Sulbar
Lanjut ia tegaskan ” Copot Kapolda dan Wakapolda Sulbar karena gagal memastikan proses rekrutmen yang bersih dan adil.”
Usut tuntas kasus gratifikasi dan kebocoran soal dengan menghadirkan lembaga eksternal seperti Kompolnas, KPK, dan Komnas HAM.
Audit menyeluruh proses rekrutmen CASIS Polri di Sulbar secara transparan dan terbuka kepada publik.
Lakukan reformasi sistem seleksi Polri secara nasional, agar prinsip Polri Presisi tidak hanya jadi slogan kosong.
Hari ini kami bicara soal CASIS. Tapi esok, yang akan lahir dari sistem busuk ini adalah aparat hukum yang tidak lagi berpihak pada keadilan, melainkan pada kekuasaan. Dan ketika rakyat kehilangan harapan pada hukum, maka satu-satunya pilihan adalah perlawanan. Ujar idam.
Kami dari GEBRAK akan terus bergerak.
Jilid 2 akan kami gelar. Dan kami pastikan, suara rakyat tidak akan padam sampai keadilan ditegakkan. Tegasnya. #(rek 1).
Related Posts
0 comments