- Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat umumkan 25 nama-nama yang dinyatakan lulus Tes Potensi dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya
- Pemprov Sulbar Terima Hibah dari BNPB, Sekprov: Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana
- Pj Gubernur Bahtiar Serahkan Penghargaan Kepada Pejuang Peduli Kesejahtraan Petani
- Nama-nama Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat Periode 2024-2028 yang dinyatakan lulus berkas administrasi dan berhak mengikuti Tes Potensi.
- Sekprov Sulbar Pimpin Rapat Kesiapsiagaan dan Mitigasi Hadapi Isu Megathrust dan Hidrometereologi
- Komunikasi Intens PJ Gubernur dan Pemerintah Pusat Berhasil Wujudkan BWS Sulawesi V Mamuju di Sulbar
- Jelang Pilkada, Kesbangpol Gelar Rapat Tim Satgas Kesehatan
- Program Makan Bergizi Gratis Presiden dan Wapres, Pj Bahtiar Instruksikan Pemkab Uji Coba di SD dan SMP
- Pemuda Pelopor Gerakan Pangan Sulawesi Barat, Pj Bahtiar Serahkan Bantuan Bibit Nila, Sukun dan Cavendish
- Implementasikan Program Astacita, Sulawesi Barat Terapkan Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Sekolah
FPPS Himbau Tidak Terprovokasi Dalam Agenda Reuni Akbar 212
MAMUJU KAREBA1.COM- Forum Persaudaraan Pemuda Sulbar ( FPPS ) Menghimbau kepads seluruh elemen pemuda dan masyarakat sulbar agar dapat memfilter segala bentuk informasi, terlebih kepada indentitas kelompok yang menamakan diri 212 tersebut sangat syarat dengan kepentingan politik.
“Kami menganggap Agenda reuni Akbar 212 yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2019 adalah ajang politisasi yang mengatas namakan umat islam demi kepentingan kelompok tertentu”. Kata Ketua DPP FPPS Nirwansyah, S.IP.di Mamuju 23/11/19.
Kami harap kepada mesyarakat agar dapat menyikapi isu – isu provokatif dengan mengedepankan keutuhan bangsa, bangsa ini berdiri dengan beragam suku, agama dan budaya. Olehnya itu, mari kita jaga keutuhan negara kesatuan republik indonesia ini agar tetap aman dan kondusif, serta dapat mempersatukan bangsa dalam bingkai Kebhinneka Tunggal Ika. Selain itu kami berharap pemerintah agar memblokir atau meminalisir akun media – media sosial yang menyebarkan ujaran kebencian dan provokatif. Kita mengharap kepada seluruh stakeholder dan masyarakat untuk melaporkan jika ada akun yang menyebarkan ujaran kebencian dan provokatif kepada pihak yang bertanggungjawab. juarnya#
0 comments