- Dinas Kesehatan Sulbar Dukung Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sulselbar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
- Percepat Listrik Desa, ESDM Sulbar Targetkan Tuntaskan 19 Desa Hingga 2027
- Pemprov Sulbar Pastikan Ketersediaan Beras Aman, Distribusi Terus Dipercepat bersama BULOG dan Dinas Ketapang
- Dukung Visi SDK-JSM, BPSDMD Sulbar Kembali Gelar Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V
- Strategi Pemprov Sulbar Kendalikan Inflasi: Pasar Murah Tiap Minggu di Taman Karema Mamuju
- Dinkes Sulbar Lakukan Visitasi dan Monev ke RS Mitra Manakarra, Komitmen Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan
- Di HUT Bhayangkara ke-79, Wagub Sulbar Harapkan Polri Makin Dekat dengan Masyarakat
- Dukung Ketahanan Pangan, Pemprov Sulbar Dampingi Kabupaten Memperbaiki Nilai OKKPD Sebelum Diserahkan ke Bapanas
- Dukung Transparansi Aset Daerah, Dinas Kominfo SP Sulbar Hadirkan Seluruh Randis untuk Pemeriksaan Fisik
- Menjelang HUT bayangkara ke 79 Tahun, FPPI Mamuju Soroti Kinerja Polda Sulbar
DPRD Sulbar: WTP Harus Berbanding Lurus dengan Kesejahteraan Masyarakat
DPRD Sulbar: WTP Harus Berbanding Lurus dengan Kesejahteraan Masyaraka
MAMUJU – Pemprov Sulbar meraih opini WTP (wajar tanpa pengecualian) untuk ketujuh kalinya dari BPK RI perwakilan Sulbar atas laporan keuangan tahun anggaran 2020.
Wakil Ketua DPRD Sulbar Usman Suhuriah berpendapat jika opini WTP ini akan bermakna jika diikuti peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Baru bermakna bila berbanding lurus dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Poin kesejahteraan ini penting,”kata Usman Suhuriah, Selasa (1/6/2021).
Usman menambahkan, masyarakat sebagai sasaran pembangunan dan sebagai solusi akhir dari penyelesaian masalah-masalah ketertinggalan dan pada dasarnya tidak memahami apa dan bagaimana opini WTP itu.
Yang dipahami adalah, lanjut Usman, masalah-masalah yang tengah digeluti sehari-hari.
Soal pendidikan kesehatan, infrastruktur, kesempatan kerja dan seterusnya. Semua kebutuhan dasar yang sepenuhnya belum diperoleh, inilah sebenarnya lebih utama.
“Jadi selain WTP, pekerjaan rumah terbesar kita adalah soal-soal yang disebut tadi ini,”lugasnya.
Opini WTP menurutnya, hanya sebagai pengukuran terhadap pengelolaan keuangan sesuai standar yang ditentukan.
“Ini tetap perlu diapresiasi, namun sekali lagi tidak berhenti dengan reward WTP,”tutur mantan Ketua KPU Sulbar itu.
Menurut Wakil Ketua Partai Golkar Sulbar ini, WTP harus menjadi patokan untuk memperbaiki aspek lain, seperti kinerja pemerintah daerah untuk menurunkan angka-angka makro yang masih memprihatinkan.
“Opini WTP sejatinya ditransformasi untuk mengenjot lebih keras lagi ketertinggalan daerah kita dibanding dengan daerah lain,” katanya.
BPK Perwakilan Sulbar menyerahkan LHP kepada Pemprov Sulbar dan DPRD Sulbar pada rapat paripurna DPRD, Senin (31/5/2021). Hadir Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar beserta para pejabat di pemprov.
Dari DPRD, hadir Ketua DPRD Suraidah Suhardi yang memimpin rapat paripurna. Juga hadir seluruh wakil ketua DPRD, yaitu Wakil Ketua I Usman Suhuriah, Wakil Ketua II Abdul Halim, dan Wakil Ketua III Abdul Rahim.(tim redaksi)
Related Posts
0 comments