- Percepat Listrik Desa, ESDM Sulbar Targetkan Tuntaskan 19 Desa Hingga 2027
- Pemprov Sulbar Pastikan Ketersediaan Beras Aman, Distribusi Terus Dipercepat bersama BULOG dan Dinas Ketapang
- Dukung Visi SDK-JSM, BPSDMD Sulbar Kembali Gelar Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V
- Strategi Pemprov Sulbar Kendalikan Inflasi: Pasar Murah Tiap Minggu di Taman Karema Mamuju
- Dinkes Sulbar Lakukan Visitasi dan Monev ke RS Mitra Manakarra, Komitmen Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan
- Di HUT Bhayangkara ke-79, Wagub Sulbar Harapkan Polri Makin Dekat dengan Masyarakat
- Dukung Ketahanan Pangan, Pemprov Sulbar Dampingi Kabupaten Memperbaiki Nilai OKKPD Sebelum Diserahkan ke Bapanas
- Dukung Transparansi Aset Daerah, Dinas Kominfo SP Sulbar Hadirkan Seluruh Randis untuk Pemeriksaan Fisik
- Menjelang HUT bayangkara ke 79 Tahun, FPPI Mamuju Soroti Kinerja Polda Sulbar
- Pesawat Batik Air Resmi Kembali Mendarat di Bandara Tampa Padang Mamuju, Optimisme Gubernur SDK: Okupansi Bisa Capai 250 Penumpang di Hari-Hari Berikutnya
DPRD Provinsi Sulawesi Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulbar,
Mamuju Kareba1- DPRD–Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Hj. St. Suraidah Suhardi beserta Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar dan Sekrprov Sulbar, Muhammad Idris membuka secara resmi Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulbar, yang berlangsung di ruang pola lantai IV Kantor Gubernur Sulbar,Rabu, 19 Februari 2020
Dalam rapat tersebut terdapat lima isu strategis yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah beserta unsur-unsur pimpinan terkait. Antara lain, persiapan pelaksanaan pilkada serentak Bupati dan Wakil Bupati di empat Kabupaten yaitu Majene, Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu, antisipasi masuknya virus corona di Sulbar, rancangan Undang-Undang Omnibuslaw yang mengatur regulasi ketenagakerjaan, disusul Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulbar yang meliputi aspek kebebasan sipil, hak-hak politik dan institusi demokrasi serta standardisasi , dan yang terkahir adalah sistem penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih tinggi serta berakibat pada minimnya sumber daya manusia di Provinsi Sulbar yang dapat terjaring.
dalam kesempatan ini Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi mengemukakan, terkait hasil dari rapat forkopimda tersebut merupakan salah satu penentu kebijakan-kebijakan yang ada di DPRD kedepan, maka dari itu dibutuhkan koordinasi yang baik dalam membangun koneksi antara satu dengan yang lain sehingga dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi warga Sulawesi Barat.
” Saya berharap apa yang telah dibahas dan disepakati dapat menjadi program serta dapat terus disinkronkan di DPRD, ” ucap Suraidah
Humas DPRD Kadri,Yusuf,Lina
Related Posts
0 comments