- TANDEM DENGAN PEMKAB MAMUJU, KPID OPTIMIS SOSIALISASI ASO DIPASTIKAN LEBIH MASIF
- Mabes Polri Geser Empat Pejabat utama Polda Sulbar
- Kapolda Sulbar Irjen Pol Verdianto I. Bitticaca secara resmi membuka pameran HUT Bhayangkara ke 76
- Gubernur Sulbar Perintahkan BPBD dan Dinsos Segera Turun Bantu Korban Banjir
- Akmal Malik menerima kunjungan silaturahmi Mantan Kapolda Sulbar, Irjen Pol. Purn. Baharuddin Djafar
- Akmal Malik, mendesain Rujab Gubernur Sulbar menjadi tempat nyaman bukan hanya untuk tidur
- Akmal Minta Dukungan Semua Pihak Wujudkan Data Presisi
- Ketua Gebrak Sulbar; Dunia pendidikan Masih butuhkan Prof Gufron
- HMI Desak Penegakan Hukum Dugaan kasus korupsi dana belanja fasilitas kampanye anggota DPD RI 2019
- HMI Cabang Manakarra Cium Aroma Pelanggaran Terkait Mutasi ASN lingkup Pemrov Sulbar
DPD RI Kunker mendapatkan masukan terkait kendala dalam penerapan regulasi Penyiaran
Mamuju kareba1— Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Almalik Pababari, melakukan kunjungan kerja, masa reses I Tahun 2020 di kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat Jalan RE Martadinata, Simboro Mamuju, Senin (27/1/2020) lalu.
Ketua KPID Sulbar, April Azhari didampingi Ahmad Syafri Rasyid, Sri Ayuningsih dan Urwa dalam sambutannya mengapresiasi Kunker DPD RI guna mendapatkan masukan terkait kendala dalam penerapan regulasi Penyiaran di daerah.
Pada kesempatan itu, Almalik Pababari meminta masukan dari komisioner KPID terkait kendala yang dihadapi dalam penerapan UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik. ” Dalam kunjungan kerja kami ingin mendapatkan masukan dari Komisi penyiaran dan Komisi Informasi Publik dalam rangka penyempurnaan regulasi yang menjadi dasar bagi KPI/KPID dan KIP mebjalankan tugas,” jelas anggota Komite DPD RI ini.
“UU penyiaran sedang digodok dan masuk dalam prolegnas 2020, Kami DPD RI akan mengawalnya meskipun dalam penentuan kebijakan bukan domain kami,” sebutnya.
Ali Malik juga mengungkapkan, untuk optimalnya, masukan dari komisioner KPID Sulbar dibuat secara tertulis. “Sebagai bahan kami memperjuangkan UU Penyiaran dan UU Keterbukaan Informasi Publik yang dirancang untuk direvisi,” bebernya.
Sementara itu, Komisioner KPID Koorbid PS2P, Masram, mengungkapkan bahwa sesuai tugas dan kewenangannya KPID berpedoman kepada UU 32 tahun 2002 terkait penyiaran dan Komisi Informasi Publik bertugas menegakkan aturan tentang Keterbukaan informasi Publik.
“Dua Lembaga ini memiliki wilayah kerja masing-masing, diera kebangkitan informasi ini, sebaiknya KPID juga diberikan kewenangan untuk mengawasi dampak dari pengaruh Medsos, misalnya bagaimana komisioner KPID dalam mengawasi konten Youtube, berita hoaks, dan ujaran kebencian,” kata Masram.
“Untuk UU ITE khususnya pasal yg merujuk kepada postingan berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian yang disampaikan di Medsos , bisa diselaraskan tugasnya dengan lembaga lain termasuk KPID,” pinta Masram.
Hal yang yang sama, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Sulbar, Busrang Riandhy, mengungkapkan, meski dampak dari pengaruh medsos saat ini cukup dirasakan, namun KPID tidak bisa terlibat menangani dan menegakkan, kewenangan dan penegakannya ada pada KIP,” jelasnya.
Busran Riandhy mengusulkan diperlukan adanya penguatan dan aturan tegas sehingga kedua lembaga ini memiliki kekuatan tugas dalam menjalankan tupoksinya. Regulasi yang ada saat ini sudah ketinggalan banyak konten yang mulai membuat resah masyarakat dan memiliki pengaruh buruk tidak dapat ditangani, diperlukan penguatan Kelembagaan dan berkepastian hukum.
“Kami Komisioner KPID berharap anggota DPD RI sesuai kewenangan mendorong percepatan revisi UU Penyiaran dan UU Keterbukaan Informasi Publlik dapat menjadi pedoman dalam menata lembaga penyiaran didaerah,” pinta Busran Riandhy.
Terkait UU Keterbukaan Informasi Publik, Busran mengusulkan diperlukan adanya aturan yang tegas agar pemerintah daerah lebih serius dalam mengelola data dan informasi dengan mendorong lahirnya PPID dimasing-masing instansi.
” Kami berharap dalam meningkatkan pelayanan publik dan wujud transparansi. Maka setiap instansi baik instansi daerah maupun vertikal agar berkewajiban membentuk PPID sebagai pusat pelayanan dan penyedia data, karena selama ini PPID terkesan kurang maksimal dijalankan terutama di Sulawesi Barat ini,” terang Ketua Bawaslu Sulbar periode 2012-2017 ini. (rls)

Related Posts
Latest News
-
Pj.Gubernur Marah Panggil OPD Terkait Banyak Aset Pemprov Terbengkalai
Mamuju Kareba1,Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik melakukan inspeksi mendadak (Sidak),...
- Posted Juli 1, 2022
- 0
-
TANDEM DENGAN PEMKAB MAMUJU, KPID OPTIMIS SOSIALISASI ASO DIPASTIKAN LEBIH MASIF
Mamuju Kareba1 Koordinator Bidang PS2P KPID Sulbar Firman Getaran, S.IP...
- Posted Juni 29, 2022
- 0
-
PPPKMI gelar Muscab jadikan Mamuju sehat dan keren
Mamuju Kareba1 Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI)...
- Posted Juni 29, 2022
- 0
-
FIRMAN GETARAN, S.IP : KPID SUKSES MENGAWAL PELAKSANAAN ASO TAHAP I DI MAMUJU
Mamuju Kareba1 Program pemerintah pusat terkait pelaksanaan Analog Swicth Off...
- Posted Juni 28, 2022
- 0
-
KPID Sulbar Perkuat Kemitraan Dengan Kominfo Majene
Mamuju Kareba1 Ketua KPID Sulbar Mu’min bersama Wakil Ketua Ahmad...
- Posted Juni 28, 2022
- 0
-
DPRD Sulbar susun ranperda tata niaga Perkebunan sawit
Mamuju Kareba1 Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) menyusun...
- Posted Juni 26, 2022
- 0
-
Hutan Pinus dikelola pemerintah Sulbar
Polman Kareba1 Hutan pinus di Desa Betetanga Kecamatan Binuang Kabupaten...
- Posted Juni 26, 2022
- 0
Berita Terkini
-
Pj.Gubernur Marah Panggil OPD Terkait Banyak Aset Pemprov Terbengkalai
Mamuju Kareba1,Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik melakukan inspeksi mendadak (Sidak),...
- Jumat, 1 Juli 2022
- 0
-
TANDEM DENGAN PEMKAB MAMUJU, KPID OPTIMIS SOSIALISASI ASO DIPASTIKAN LEBIH MASIF
Mamuju Kareba1 Koordinator Bidang PS2P KPID Sulbar Firman Getaran, S.IP...
- Rabu, 29 Juni 2022
- 0
-
PPPKMI gelar Muscab jadikan Mamuju sehat dan keren
Mamuju Kareba1 Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI)...
- Rabu, 29 Juni 2022
- 0
-
FIRMAN GETARAN, S.IP : KPID SUKSES MENGAWAL PELAKSANAAN ASO TAHAP I DI MAMUJU
Mamuju Kareba1 Program pemerintah pusat terkait pelaksanaan Analog Swicth Off...
- Selasa, 28 Juni 2022
- 0
-
KPID Sulbar Perkuat Kemitraan Dengan Kominfo Majene
Mamuju Kareba1 Ketua KPID Sulbar Mu’min bersama Wakil Ketua Ahmad...
- Selasa, 28 Juni 2022
- 0
-
DPRD Sulbar susun ranperda tata niaga Perkebunan sawit
Mamuju Kareba1 Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) menyusun...
- Minggu, 26 Juni 2022
- 0
-
Hutan Pinus dikelola pemerintah Sulbar
Polman Kareba1 Hutan pinus di Desa Betetanga Kecamatan Binuang Kabupaten...
- Minggu, 26 Juni 2022
- 0
-
Hasan Bado perjuangkan infrastruktur di Polman
Hasan Bado perjuangkan infrastruktur di Polman Anggota DPRD Sulbar, Hasan...
- Minggu, 26 Juni 2022
- 0
-
Mabes Polri Geser Empat Pejabat utama Polda Sulbar
Kareba1.com, Mamuju, – Mabes Polri kembali melakukan penyegaran pejabat utama...
- Jumat, 24 Juni 2022
- 0
-
KPID SIAP FASILITASI RADIO MATENG AGAR BISA MENGUDARA KEMBALI
Mamuju Kareba1 KPID Sulbar terus berupaya mendorong Radio agar semakin...
- Selasa, 21 Juni 2022
- 0
0 comments