- Forum Satu Data: Komitmen Integrasi Data Berbasis Desa hingga Provinsi
- Perkuat Tata Kelola, Clearing House PBJ Sulbar Fokus Kesiapan 10 Paket Strategis
- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
Dikritik DPRD soal Kinerja, Pj Gubernur Sulbar: Cermin Perhatian Tinggi
Mamuju Kareba1- Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik memberikan apresiasi atas rekomendasi DPRD Sulbar. Adapun rekomendasi tersebut menyangkut realisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak maksimal serta banyaknya program mendesak yang belum tercapai.
Hal tersebut diungkapkan Akmal Malik saat menghadiri Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi DPRD Sulbar terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulbar Tahun Anggaran 2022 di Kantor Sementara DPRD Sulbar, hari ini.
“Rekomendasi ini merupakan cermin dari perhatian yang tinggi terhadap kinerja pemerintah serta merupakan dukungan serta partisipasi dari DPRD dalam rangka mewujudkan Provinsi Sulawesi barat yang lebih baik,” kata Akmal dalam keterangan tertulis, Rabu (3/5/2023).
Adapun poin rekomendasinya yakni masih banyak penduduk tidak memiliki KTP, tersedianya sarana dan prasarana diklat bagi ASN. Perlu verifikasi dan evaluasi terhadap peraturan gubernur dan peraturan daerah, meningkatkan monitoring kesbangspol, peningkatan fungsi inspektorat, meninjau ulang mutasi pejabat sebab dinilai tidak sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku.
Sejumlah program harus didasari sumber pembiayaan berdasarkan RKPD, meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pengelolaan sampah, mendorong peran satpol PP dalam penegakan Perda secara holistik.
Rekomendasi lainnya yakni terkait evaluasi layanan internet dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk program internet desa. Tak hanya itu, DPRD Sulbar juga turut merekomendasi melakukan pembenahan sejumlah mess dalam daerah maupun luar daerah, menyelesaikan pajak kendaraan dinas yang menumpuk, melakukan inventarisasi kawasan hutan dan memastikan kawasan permukiman keluar dari status kawasan hutan lindung, menekan inflasi, kemiskinan dan stunting, menyusun peta potensi peluang usaha, meningkatkan sarana dan prasarana objek pariwisata serta peningkatan promosi objek wisata di Sulawesi Barat.
PJ Gubernur Minta ASN Sulbar Rayakan Lebaran dengan Kesederhanaan
Selain itu, DPRD Sulbar juga merekomendasikan untuk meningkatkan koordinasi terkait pengelolaan DBH Sawit, membentuk Perda rencana pengembangan industri kabupaten, intervensi penanganan rawan pangan, membahas bersama terkait DID, pencegahan hama hortikultura dan peternakan, mendorong indeks lingkungan hidup, perkuat perencanaan pembebasan lahan, optimalisasi PAD, penataaan ulang data dapodik, dan perlu audit program APBD yang tidak termuat dalam RPJPD termasuk program Data Desa Presisi.
Atas rekomendasi tersebut, ia Akmal menyampaikan permintaan maaf karena belum memenuhi harapan DPRD atas kinerja OPD.
“Kami mohon maaf mungkin bila belum bisa memenuhi harapan dari pimpinan dan anggota DPRD terhadap capai-capaian yang diharapkan,” tutup Akmal.
Related Posts
0 comments