- Pj. Gubernur Sulbar, Prof Zudan Resmikan Gedung Bangunan Pendidikan SMA/SMK Sumber DAK di Mamuju Tengah
- DPRD Sulbar Bahas Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- Bersama Forkopimda Lakukan Mitigasi Kerawanan Pemilu Serentak
- Zain Resmi Jabat PJ Bupati Mamasa, Yakub Solon Kembali Jalankan Tugas Sebagai Asisten II Pemprov Sulbar
- DPRD Sulbar Sepakati Perda Pajak dan Retribusi Daerah
- DPRD Sulbar Rapat PAW Fitriani dan Ebsan Dilantik Menjadi Anggota DPRD
- Terima Audiensi LP3KD , Pj Gubernur Sulbar Siap Dukung Perwakilan Pesparani
- Deklarasi Dukungan Capres 2024
- Gebrak Tuntut Pj Gubernur Evaluasi Pokja
- Securitity Mempertontonkan Pornografi kepada Anak, sejumlah orang tuanya murid SD Muhammadiyah minta proses hukum
Dikritik DPRD soal Kinerja, Pj Gubernur Sulbar: Cermin Perhatian Tinggi
Mamuju Kareba1- Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik memberikan apresiasi atas rekomendasi DPRD Sulbar. Adapun rekomendasi tersebut menyangkut realisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak maksimal serta banyaknya program mendesak yang belum tercapai.
Hal tersebut diungkapkan Akmal Malik saat menghadiri Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi DPRD Sulbar terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulbar Tahun Anggaran 2022 di Kantor Sementara DPRD Sulbar, hari ini.
“Rekomendasi ini merupakan cermin dari perhatian yang tinggi terhadap kinerja pemerintah serta merupakan dukungan serta partisipasi dari DPRD dalam rangka mewujudkan Provinsi Sulawesi barat yang lebih baik,” kata Akmal dalam keterangan tertulis, Rabu (3/5/2023).
Adapun poin rekomendasinya yakni masih banyak penduduk tidak memiliki KTP, tersedianya sarana dan prasarana diklat bagi ASN. Perlu verifikasi dan evaluasi terhadap peraturan gubernur dan peraturan daerah, meningkatkan monitoring kesbangspol, peningkatan fungsi inspektorat, meninjau ulang mutasi pejabat sebab dinilai tidak sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku.
Sejumlah program harus didasari sumber pembiayaan berdasarkan RKPD, meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pengelolaan sampah, mendorong peran satpol PP dalam penegakan Perda secara holistik.
Rekomendasi lainnya yakni terkait evaluasi layanan internet dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk program internet desa. Tak hanya itu, DPRD Sulbar juga turut merekomendasi melakukan pembenahan sejumlah mess dalam daerah maupun luar daerah, menyelesaikan pajak kendaraan dinas yang menumpuk, melakukan inventarisasi kawasan hutan dan memastikan kawasan permukiman keluar dari status kawasan hutan lindung, menekan inflasi, kemiskinan dan stunting, menyusun peta potensi peluang usaha, meningkatkan sarana dan prasarana objek pariwisata serta peningkatan promosi objek wisata di Sulawesi Barat.
PJ Gubernur Minta ASN Sulbar Rayakan Lebaran dengan Kesederhanaan
Selain itu, DPRD Sulbar juga merekomendasikan untuk meningkatkan koordinasi terkait pengelolaan DBH Sawit, membentuk Perda rencana pengembangan industri kabupaten, intervensi penanganan rawan pangan, membahas bersama terkait DID, pencegahan hama hortikultura dan peternakan, mendorong indeks lingkungan hidup, perkuat perencanaan pembebasan lahan, optimalisasi PAD, penataaan ulang data dapodik, dan perlu audit program APBD yang tidak termuat dalam RPJPD termasuk program Data Desa Presisi.
Atas rekomendasi tersebut, ia Akmal menyampaikan permintaan maaf karena belum memenuhi harapan DPRD atas kinerja OPD.
“Kami mohon maaf mungkin bila belum bisa memenuhi harapan dari pimpinan dan anggota DPRD terhadap capai-capaian yang diharapkan,” tutup Akmal.
0 comments