- Forum Satu Data: Komitmen Integrasi Data Berbasis Desa hingga Provinsi
- Perkuat Tata Kelola, Clearing House PBJ Sulbar Fokus Kesiapan 10 Paket Strategis
- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
Delapan Poin Alasan SDK Koreksi APBD 2025, Perkuat Pemerintahan Desa dan Rasionalkan Target PAD
Mamuju, – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK) menekankan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang tidak sejalan dengan Visi-Misi Gubernur dan Wakil Gubernur akan dilakukan perubahan Anggaran.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur, Suhardi Duka saat ditemui usai penyerahan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 ke DPRD Provinsi Sulbar pada Rapat Paripurna yang digelar, Rabu (23/7/2025).
Gubernur menekankan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 (Inpres 1/2025) mengatur tentang langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor, baik di tingkat pusat (APBN) maupun daerah (APBD).
“APBD yang tidak sejalan dengan Visi-Misi Gubernur kita ubah. Salah satu Visi saya memperkuat pemerintahan desa, maka kita kasi tambahan penghasilan,” jelas SDK.
“Jadi menyesuaikan dengan inpres, kemudian kita juga menyesuaikan dengan surat edaran menteri dalam negeri, nomor 900 yang menyatakan lakukan penyesuaian sesuai dengan visi-misi gubernur,” pungkas Suhardi Duka.
Berikut Delapan Poin menjadi dasar perubahan dalam rancangan KUA PPAS ini.
1. Penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dalam hal Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 terhadap Asta Cita dan Visi dan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2025–2030. P
2. Penyesuaian target indikator makro pembangunan daerah.
3. Penggunaan/pemanfaatan saldo Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.41.194.146.866,00 (Berdasarkan Hasil Audit BPK atas LKPD TA.2024).
4. Penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
5. Penyesuaian target Pendapatan Transfer khususnya pada kelompok DAU Bidang Pekerjaan Umum dan DAK Fisik.
6. Pemfokusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, serta Belanja yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat dan mendukung pencapaian Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur.
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik di Desa melalui pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.
8. Kerjasama Peningkatan Konektivitas Transportasi Udara. (Rls)
Related Posts
0 comments