Home   >   Berita Daerah   >   DELAPAN ASN MAMUJU TERLIBAT HTI

DELAPAN ASN MAMUJU TERLIBAT HTI

By on Kamis, 31 Agustus 2017

Mamuju Kareba1- Bupati Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Habsi Wahid menyampaikan sebanyak delapan orang aparat sipil negara (ASN) di
lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang diduga terlibat organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan dipanggil untuk dilakukan pembinaan.

“Pemerintah di Mamuju sebelumnya membentuk tim satuan tugas
(Satgas) dengan melibatkan sejumlah pihak dalam rangka menindaklanjuti
lahirnya peraturan pengganti undang undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017
tentang organisasi masyarakat,” kata Bupati Mamuju, Habsi Wahid, pada
dialog kebangsaan dengan tema tindak lanjut Perppu Nomor 2 tahun 2017
kerjasama pemerintah Mamuju dan Ormas Forum Persaudaraan Pemuda Sulbar di Mamuju, Selasa.

Bupati Mamuju mengatakan, satgas yang dibentuk dengan melibatkan unsur pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat tersebut menemukan
data sebanyak delapan ASN dilingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju
dinyatakan terlibat secara aktif dalam organisasi HTI yang telah menjadi organisasi terlarang setelah keluarnya Perppu.

“Pemerintah di Mamuju segera akan mengambil langkah secepatnya dengan memanggil para ASN yang dinyatakan terlibat HTI, karena HTI telah menjadi organisasi yang dilarang pemerintah karena dianggap berhaluan menyimpan dari Idiologi Pancasila sebagai ideologi
bangsa, dan dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia,” katanya.

Menurut dia, pemerintah di Mamuju segera akan melakukan diskusi terhadap ASN tersebut dan akan dikeluarkan rekomendasi resmi dari pemerintah untuk langkah pembinaan para ASN tersebut.

Ia mengatakan, sebelumnya pemerintah di Sulbar juga sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pemerintah di tingkat Kabupaten di Sulbar agar melakukan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) setelah dikeluarkan Perppu yang berujung pada pembubaran Ormas HTI.

“Pemerintah di Mamuju juga akan bekerjasama dengan para tokoh
masyarakat dan agama dalam rangka melakukan deteksi dini sesuai surat
edaran tersebut dan meminta kepada para camat dan kepala desa di
Kabupaten Mamuju agar bersama pemerintah mewaspadai apabila terjadi
hal yang dapat mengancam keutuhan bangsa setelah dikeluarkannya perppu
tersebut,” katanya#