- Forum Satu Data: Komitmen Integrasi Data Berbasis Desa hingga Provinsi
- Perkuat Tata Kelola, Clearing House PBJ Sulbar Fokus Kesiapan 10 Paket Strategis
- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
BPKPD Sulbar Terapkan SP2D Online, Percepat Proses Pencairan dan Tingkatkan Transparansi
Mamuju – Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat internal perdana Bidang Penatausahaan dan Kas Daerah (Perbendaharaan) bersama Kepala BPKPD yang baru, Mohammad Ali Chandra, pada Kamis, 24 Juli 2025.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat bidang ini dihadiri oleh Sekretaris Badan, Fahri Yusuf, Pejabat Fungsional AKPD Ahli Muda, Syaharuddin, serta para Kepala Subbidang dan staf Bidang Penatausahaan. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Penatausahaan, serta mengevaluasi capaian layanan perbendaharaan.
Dalam rapat tersebut, dibahas sejumlah layanan utama yang menjadi tanggung jawab Bidang Penatausahaan, antara lain:
-Pencairan Gaji Pegawai yang dilaksanakan rutin setiap tanggal 1 setiap bulan;
-Pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) setiap tanggal 3;
-Layanan SKPP dan SP2D secara online;
-Pemanfaatan aplikasi SIPAMANDAR dalam pengelolaan dokumen dan transaksi perbendaharaan;
-Layanan konsultasi teknis perbendaharaan untuk OPD lingkup Provinsi Sulawesi Barat.
Selain itu, rapat juga menyoroti perkembangan realisasi anggaran pada Bidang Penatausahaan serta kesiapan penuh dalam mendukung penerapan SP2D Online yang telah diaktifkan sejak 14 Juli 2025. Sistem ini diharapkan mampu mempercepat proses pencairan dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik di sektor keuangan daerah.
Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas semangat dan komitmen jajaran Bidang Penatausahaan. Ia menekankan pentingnya transformasi digital dalam tata kelola keuangan sebagai wujud dukungan terhadap misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
“SP2D Online adalah instrumen strategis dalam memperkuat kepercayaan publik melalui pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Saya berharap seluruh tim dapat bekerja secara proaktif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika perubahan digital ini,” tegasnya.
Rapat internal ini menjadi langkah awal sinergi antara pimpinan baru BPKPD dan seluruh jajaran, khususnya di Bidang Penatausahaan, dalam mewujudkan layanan perbendaharaan yang profesional, cepat, dan berbasis teknologi informasi. (Rls)
Related Posts
0 comments