- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
BPBD Sulbar Tugaskan Tenaga Ahli pada Workshop II Penyusunan Dokumen KRB Kabupaten Mamasa
Mamasa — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menugaskan Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda, Inaldy L.S. Silang, sebagai tenaga ahli dalam Pelaksanaan Workshop II Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Mamasa.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, dan dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Mamasa, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa. Workshop berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Mamasa, Selasa, 14 Oktober 2025.
Melalui workshop ini, para peserta membahas penguatan data dan analisis risiko terhadap potensi ancaman bencana di wilayah Mamasa, termasuk longsor, banjir, dan gempa bumi. Dokumen KRB diharapkan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan yang berwawasan kebencanaan.
Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
“BPBD Sulbar mendukung penuh penyusunan dokumen KRB sebagai dasar kebijakan mitigasi dan perencanaan pembangunan di daerah. Tenaga ahli yang kami tugaskan diharapkan dapat memberikan kontribusi teknis agar hasil dokumen benar-benar komprehensif dan berbasis data lapangan,” ujar Yasir Fattah.
Ia menegaskan, langkah ini merupakan implementasi dari arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam memperkuat ketangguhan daerah terhadap bencana.
“Sesuai instruksi Bapak Gubernur, BPBD Sulbar akan terus memperkuat koordinasi dan asistensi kepada kabupaten dalam penyusunan dokumen kebencanaan. Tujuannya agar setiap daerah memiliki peta risiko yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan,” tambahnya.
Dengan tersusunnya Dokumen KRB Kabupaten Mamasa, diharapkan pemerintah daerah memiliki panduan strategis dalam pengurangan risiko bencana serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah rawan bencana. (Rls)
Related Posts
0 comments