- Hari Kesadaran Nasional dan Hari Desa Nasional 2026 Jadi Momentum Optimisme Pembangunan Sulbar
- Persiapan SPBE 2026, Satpol PP Tekankan Soliditas Tim
- Biro Organisasi Setda Sulbar Terima Kunjungan Pemkab Mamuju Tengah, Koordinasikan Penerapan TPP
- FPPS menilai KUHP berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan nilai-nilai demokrasi
- Gubernur Suhardi Duka Lantik 10 Pejabat Eselon II, Dua Jabatan Masih Tunda
- Standar Baru Proses Seleksi Jabatan Publik
- Utamakan Profesionalisme Pegawai, Kadis PUPR Sulbar Tegaskan Peningkatan Kedisiplinan ASN
- Rujab Resmi Ditempati, Gubernur Suhardi Duka Tegaskan Keterbukaan bagi Masyarakat
- Perkuat Kualitas SDM Aparatur, Dinas Kesehatan Sulbar Dukung Penerapan Manajemen Talenta dan Profiling ASN
- Biro Organisasi Laksanakan Verifikasi Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Bimtek Penyusunan PK dan LKjIP
Mamuju Kareba1-
Di Kabupaten Majene Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 serta pengisian LKE PMPRB tahun 2021 yang dilaksanakan Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2021.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi nomor 53 tahun tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman evaluasi bimbingan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah.
Salah satu indikator yang tidak mencapai target yang telah tetapkan. IKU yang pencapaiannya dibawah target yaitu Jumlah kecamatan yang memiliki puskesmas yang terakreditasi dengan target sebesar 10 puskesmas dan realisasi sebesar 0%. Capaian kinerja untuk jumlah kecamatan yang memiliki puskesmas yang terakreditasi sebesar 0%. Rendahnya capaian kinerja indikator ini karena adanya kebijakan moratorium pelaksanaan akreditasi puskesmas di masa pandemic covid 19. Jumlah Kecamatan yang memiliki puskesmas yang terakreditasi bertujuan agar puskesmas dapat menjalankan fungsinya secara optimal diperlukan adanya pengelolaan organisasi puskesmas secara baik yang meliputi kinerja pelayanan, proses pelayanan, serta sumber daya yang digunakan. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka upaya peningkatan mutu, manajemen risiko dan keselamatan pasien di puskesmas serta menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu.
Related Posts
0 comments