- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
37 PERSEN BALITA SULBAR ALAMI STUNTIN

MAMUJU KAREBA1- Anak balita yang berusia 0-59 bulan mengalami stunting di Provinsi Sulawesi Barat mencapai 37 persen angka anak yang mengalami stunting di Sulbar lebih tinggi dibandingkan angka nasional.
Anak balita 0-59 bulan di Provinsi Sulbar sebesar 37 persen melebihi
dari batas nasional yang persentasenya sebesar 27,5 persen
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar, Ahmad Azis M Kes mengatakan,
bukan hanya masalah stunting, gizi kurang maupun gizi buruk yang
perlu mendapat perhatian pemerintah.
Menurut dia, pemerintah lebih menekankan pada stunting serta berbagai upaya-upaya promotif dan preventif yang dilakukan Provinsi Sulbar
“Kebijakan proses asuhan gizi dilaksanakan pada 1000 hari pertama
kehidupan (HPK) yang di rinci mulai sejak janin selama 9 bulan 10 hari
yaitu 280 hari,” katanya
Ia juga menegaskan betapa prafesionalisme petugas kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Puskesmas menginat bahwa stunting di Sulbar sangat tinggi.
“Sistem manajemen puskesmas, pengintegrasian perencanan dalam pragram puskesmas mengenai survei mawas diri dalan siklus manajermen puskesmas dan pemberdayaan masyarakat, terselenggaranya dua fungsi puskesmas sesuai standar (UKM dan UKP), mesti dibenahi” katanya.
Indikator umum dalam Upaya Kesehatan masyarakat proses pengumpulaan, pengolahan dan analisis data untuk diagnosis dan rencana intervensi, untuk analisis data, hasil surveilans kesehatan dan gizi,” katanya.
Kemudian lanjutnya indikator keluarga sehat bidang kesehatan analisis
situasi melalui proses pengkajan melalui pengumpulan data data puskesmas, data pendudak sasaran, perilaku, dan kemandirian sasaran, kandisi lingkungan, kebijakan pemerintah.
“Ini semua merupakan bagian yang harus diprogramkan dalam upaya
menurunkan jumlah stunting di Sulbar,” katanya.



0 comments