- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
Pertemuan Jejaring STBM Hasilkan Sinergitas Lintas Sektor untuk Wujudkan Sulbar 100% ODF
MAMUJU KAREBA1- Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dilaksanakan dengan melibatkan peran aktif dari berbagai pihak, mulai dari pemangku kebijakan, NGO/LSM, pemerintah derah dari berbagai tingkatan sampai kepada masyarakat. STBM bukan proyek tapi merupakan pendekatan untuk
mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan dengan
karakter dan metode spesifik. Berbagai inovasi telah dilakukan dan
berhasil menghasilkan banyak kemajuan dari desa hingga pusat yang
mampu mendorong berbagai perubahan menuju status bebas dari kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
Dinas Kesehatan Prov Sulbar menyelenggaraan pertemuan yang merangkul berbagai elemen masyarakat. Pada kegiatan tersebut dihadiri peserta dari berbagai latar belakang mulai dari Anggota DPRD, Tokoh Agama/Muballigh/Da’i dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), TNI/Kodim/Babinsa, Tim Penggerak PKK, Kepala Desa, Wirausaha Sanitasi serta dari unsur Pemerintahan seperti Dinas PU dan PR, Pemberdayaan
Masyarakat Desa, dan Sanitarian dari Dinkes Kabupaten atau Puskesmas.
Pertemuan berjalan dengan dinamis dan produktif, banyak isu-isu yang
terkait dengan sanitasi dan kesehatan yang dibahas pada kegiatan
pertemuan ini. Yang utama tentu saja adalah menyamakan persepsi
tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menuntaskan masalah
sanitasi yang ada di masyarakat terutama upaya untuk menuntaskan
masalah Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang masih sering terjadi
di masyarakat.
Sesuai dengan teori yang disampaikan bahwa sanitasi yang buruk dapat
mencemari lingkungan dan dapat mengontaminasi makanan, minuman, dan sumber air. Sanitasi yang buruk merupakan penyebab terbesar kedua
timbulnya penyakit di dunia. Oleh karena itu semua pihak harus bersinergi untuk menyelasaikan masalah sanitasi di daerah masing-masing melalui pendekatan STBM.
Dalam pertemuan ini dihasilkan kesepakatan dalam bentuk rencana aksi
yang akan dilaksanakan oleh Jejaring STBM (Anggota DPRD, MUI, TNI, TP
PKK, dll) untuk menyelesaikan masalah sanitasi untuk mendapat predikat
ODF (Open Defecation Free) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan.
Beberapa kesepakatan diantaranya yaitu:
1. Anggota DPRD Kab Mamuju yang akan mengupayakan Desa Lebani untuk
100% ODF tahun 2018
2. Advokasi penggunaan dana ZISWAF untuk pembangunan sarana dan
fasilitas sanitasi (Fatwa MUI No. 001/MUNAS-IX/MUI/2015)
3. Penganggaran Dana Desa (ADD) untuk sanitasi
4. Terbitnya regulasi daerah untuk mendukung percepatan Desa ODF
(Bupati, Camat, Desa)
5. Sinergi dengan TNI untuk Pembangunan Jamban (Target KODIM Mamuju 300 Jamban pada tahun 2018)
Dengan berbagai gagasan dan hasil kesepakan pertemuan ini diharapkan
menjadi faktor yang mendukung terwujudnya Desa dan Kecamatan di
Sulawesi Barat 100% ODF pada tahun 2019.




0 comments