- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
Dinkes sulbar galang ormas mendukung program kesehatan

Mamuju K1- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menggalang organisasi masyarakat (Ormas) untuk mendukung maksimalnya program pelayanan kesehatan melalui peningkatan perilaku hidup sehat.
“Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan menjadi salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar, Achmad Azis di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan, pemerintah memiliki tanggungjawab yang harus dilaksanakan yaitu meliputi tanggungjawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.
Namun pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri diperlukan peran serta dari berbagai pihak termasuk Organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan swasta.
Menurut dia, mengingat hasil Rapat Kerja Kesehatan Nasioanal Tahun 2018 yang telah dilaksanakan baru baru ini dengan Tema sinergisme pusat dan daerah dalam mewujudkan Universal Health Coverage melalui Percepatan Eliminasi Tuberculosis
Sehingga ia mengatakan, penurunan stunting melalui pencegahan dan intervensi, peningkatan cakupan serta mutu imunisasi sebagai bagian dari prioritas Pengawasan Inspektur Jenderal Kemenkes RI sampai tahun 2019.
Oleh karenanya melihat pentingnya dukungan berbagai pihak, diperlukan peran serta masyarakat terutama dengan ORMAS, yang mempunyai akar rumput dan akses cukup besar dengan masyarakat.
“ORMAS mempunyai kapasitas untuk menggerakkan masyarakat agar meningkat peran aktifnya di bidang kesehatan.,ORMAS juga mempunyai potensi yang sangat besar dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya, dapat berkontribusi dalam pembangunan kesehatan,” katanya.
Ia menyampaikan dari hasil kajian ternyata 70 persen sumber daya pembangunan nasional berasal dari kontribusi/peran serta masyarkat.
Oleh karena itu diperlukan penggalangan kemitraan dan pengembangan peran serta Ormas sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Ormas tersebut mendukung maksimalnya pelayanan kesehatan.




0 comments