- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
Penandatanganan MoU Ombudsman – Pemkab Mamuju Ditunda
MAMUJU KAREBA1 – Rencana penandatangan nota kesepahaman antara Ombudsman Sulbar dengan Pemkab Mamuju, belum bisa dilaksanakan saat jajaran Ombudsman berkunjung ke kantor bupati Mamuju di hari pertama Habsi – Irwan bekerja.
“Saya sangat mengapresiasi langkah dan upaya yang telah dilakukan kawan-kawan di Ombudsman, dalam rangka mendorong perbaikan layanan publik di daerah ini. Terkait nota kesepahaman atau MoU akan kita tindaklanjuti dalam waktu dekat ini. Kita sesuaikan jadwal dulu, karena padatnya jadwal kunjungan kerja ke sejumlah kecamatan,” Habsi.
Menurut Habsi penandatangan MoU tersebut baru akan bisa dilaksanakan setelah rangkaikan musrenbang kecamatan telah rampung. Alasan bupati belum bisa melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Ombudsman, karena dirinya akan melakukan kunjungan kerja mengahadiri musrenbang di sejumlah kecamatan sebagai upaya menyerap aspirasi masyarakat Mamuju.
“Mungkin setelah musrenbang, baru kita lakukan penandatangan MoU sekaligus sosialisasi dari ombudsman dengan menghadirkan semua SKPD lingkup pemkab mamuju, mungkin sekitar 10 hari kedepan,” tutup Habsi.
Laporan: Akbar Ali
0 comments