- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
Pengurangan Alokasi TKD 2026, Sekretariat DPRD Sulbar Siap Lakukan Penyesuaian Program

Mamuju – Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Arianto, Kabag Umum dan Keuangan, Stephanus BM, dan Pejabat Fungsional Sekretariat DPRD Sulbar, Muhammad Ghadafi menghadiri rapat kerja Pemprov Sulbar, Selasa, 30 September 2025, bertempat di Ballroom Andi Depu, Lt. 3 Kantor Gubernur Sulbar.
Dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga, rapat kerja sebagai langkah antisipatif terhadap dampak pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2026.
Rapat kerja ini menjadi forum penting dalam merumuskan kebijakan serta menyusun strategi konkrit untuk memastikan program pembangunan dan pelayanan publik di Sulbar tetap berjalan optimal meskipun menghadapi keterbatasan fiskal akibat pengurangan TKD.
Sekretaris DPRD Sulbar, Arianto mengatakan rapat kerja tersebut yaitu pembahasan anggaran untuk tahun 2026, setiap OPD mengalami pengurangan dana transfer. Olehnya itu, diharapkan program yang dijalankan lebih prioritas agar setiap kebijakan penyesuaian dapat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat sejalan dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar.
“Kami sebagai perangkat daerah Pemprov Sulbar akan mengusahakan dan melaksanakan semaksimal mungkin program kami dengan dana yang ada,” ucapnya.
Dalam rapat tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar juga menyampaikan perlunya langkah-langkah inovatif dan efisiensi dalam tata kelola anggaran agar pelayanan publik tidak terdampak secara signifikan.
Dengan adanya rapat kerja ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih solid dalam mengantisipasi tantangan keuangan daerah serta memastikan keberlanjutan pembangunan di Sulbar. (Rls)




0 comments