- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
Pemprov Sulbar Pastikan, Seluruh Progam Pembangunan dan Bansos, DTSEN sebagai Basis Datanya
Mamuju – Pemprov Sulbar Melalui Dinas sosial (Dinsos) Sulawesi Barat memastikan, seluruh program pembangunan dan bantuan sosial (Bansos) ditingkat provinsi maupun kabupaten konsisten menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama.
Selain itu Dinsos dapat membuat mekanisme evaluasi berkala untuk memastikan bahwa seluruh program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi hingga layanan kesehatan dan pendidikan benar-benar menggunakan DTSEN.
Hal tersebut selaras dengan lima misi strategis Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan wakil Gubenur Salim S Mengga dalam Panca Daya, yang menegaskan bahwa semua kebijakan pemerintah harus menggunakan DTSEN.
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Sulbar, Idham Halik A. Gello, menekankan seluruh program pembangunan baik berupa bansos, pendidikan, kesehatan, DTSEN sebagai basis datanya.
“DTSEN ini menggabungkan data dari berbagai sumber seperti DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk menghasilkan data yang akurat dan terpadu,” ujar Idham Halik, Kamis 25 September 2025.
Idham menjelaskan, Peran dinsos melakukan pemutakhiran data secara berkala bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan masyarakat untuk memastikan validitas data.
“Jadi tidak ada implementasi program apapun tanpa menggunakan DTSEN. Program pembangunan di sektor kesehatan dan pendidikan juga menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional,” ujarnya.
Menurut Idham, dengan mengintegrasikan berbagai sumber data, DTSEN memastikan program bantuan pemerintah lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran.
“DTSEN menjadi acuan untuk program bantuan yang menargetkan keluarga miskin, seperti pendaftaran di Sekolah Rakyat atau bantuan pendidikan lainnya,” ungkap Idham Halik. (Rls)
Related Posts
0 comments