- Hadiri Paripurna DPRD Sulbar, Sekprov: Kita Terima Rekomendasi untuk Ditindaklanjuti
- Evaluasi Minggu ke-2 April 2026, Dinas Pangan Sulbar Dorong Integrasi Data dan Percepatan Kinerja
- Penipuan Online Kian Masif, Kominfo Sulbar Perkuat Edukasi dan Ajak Warga Gunakan SP4N-LAPOR!
- Perkuat Mutu Layanan, Deputi BPJS Kesehatan Lakukan Supervisi di RSUD Sulbar
- Siaga Malam, UPTD Pengelola Darah Pastikan Ketersediaan Stok untuk Operasi Sesar dan Laparotomi
- Dukung Pembangunan Sektor Perkebunan Lebih Maju, Disbun Sulbar Ikuti Sosialisasi Pendanaan SDMP dan Penandatanganan PKS di Bogor
- Rakortekrenbang 2026, DKPPKB Sulbar Bahas Desk Bidang Kesehatan : Fokus pada Isu Prioritas Daerah
- Pemilihan Pengurus Forum Anak Sulbar 2026–2028, Sekda Tekankan Peran Anak sebagai Subjek Pembangunan
- Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, RSUD Sulbar dan UPTD Pengelola Darah Perkuat Kerja Sama Pengelolaan Darah
- Sekda Sulbar Ingatkan OPD: Jangan Fokus pada Keterbatasan, Tapi pada Program yang Menyentuh Rakyat
Biro Organisasi Setda Sulbar Ikuti Kegiatan Pendampingan Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik
Mamuju – Untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan pelayanan publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menyelenggarakan Kegiatan Pendampingan Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik dan Kick Off Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2025, Rabu, 3 September 2025.
Kegiatan ini sejalan dengan Misi ke 5 Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Sulbar, Subuki yang mengikuti kegiatan via daring, mengatakan Pendampingan Kebijakan dan Kick Off Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik sebagai momen dimulainya Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2025.
‘’Kegiatan ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik melalui pemahaman dan penerapan standar yang ditetapkan, serta analisis kinerja yang sistematis untuk mengidentifikasi area perbaikan demi mewujudkan pelayanan yang prima bagi masyarakat,’’ kata Subuki.
Ia menambahkan, dengan adanya pendampingan dan evaluasi, diharapkan akan terbentuk budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan prima, di mana setiap unit kerja berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
Deputi Pelayanan Publik KemenPANRB, Otok Kuswandaru, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Instrumen Evaluasi Pelayanan Publik 2025 masih akan menggunakan instrumen lama yaitu 6 Aspek Evaluasi 30 Indikator. Namun demikian, akan dilakukan uji coba instrumen evaluasi yang baru 17 Indikator, meliputi fondasi teknis, aksesibilitas dan inklusivitas, pelibatan masyarakat dan efektifitas masyarakat.
‘’Kami sampaikan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota melakukan Evaluasi Mandiri terhadap seluruh OPP, dan untuk KemenPANRB akan mengevaluasi langsung pada RSUD dan Dinas Sosial di lingkup Pemerintah Provinsi, Disdukcapil dan Dinas Pendidikan di Kabupaten/kota,’’ Kata Otok Kuswandaru. (Rls)
Related Posts
0 comments