- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
DPRD SULBAR GELAR RAPAT GABUNGAN KOMISI BAHAS HASIL LKPJ GUBERNUR TA 2024
Mamuju – DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat gabungan komisi dalam rangka membahas hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Banggar DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Kamis, 24 april 2025
Rapat gabungan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dr. Hj. Amalia Fitri didampingi Wakil Ketua DPRD Dr. Hj. St. Suraidah Suardi serta diikuti oleh seluruh unsur pimpinan dan anggota Komisi I hingga Komisi IV DPRD Sulbar.
Pembahasan LKPJ Gubernur menjadi agenda penting yang dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya roda pemerintahan daerah. Dalam rapat ini, masing-masing komisi menyampaikan hasil pendalaman yang telah dilakukan bersama OPD mitra kerja, mencakup aspek pelaksanaan program, capaian kinerja, hingga penggunaan anggaran.
Ketua DPRD Sulbar, Hj. Amalia Fitri, menyampaikan bahwa rapat gabungan komisi merupakan forum untuk menyatukan pandangan dan menyusun rekomendasi strategis yang akan menjadi bahan pertimbangan DPRD dalam rapat paripurna penetapan rekomendasi terhadap LKPJ.
Dari hasil pembahasan, DPRD akan memberikan rekomendasi kepada Gubernur agar nantinya menjadi bahan evaluasi serta merumuskan sejumlah rekomendasi perbaikan yang bersifat strategis, guna menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan program dan kebijakan pada tahun-tahun mendatang yang merupakan bentuk pengawasan kami terhadap LKPJ kedepannya.
Sebagai lembaga DPRD kita berharap kinerja dan pertanggungjawaban pemerintah daerah bisa semakin lebih baik kedepan. Tutup ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat
Related Posts
0 comments