- Dinkes Sulbar budayakan PHBS dilingkungan sekolah madrasah
- Meriahkan HUT RI ke-80, Pemprov Sulbar Gelar Gerakan Pangan Murah di Mamuju
- Kadis Koperindag Sulbar Sosialisasikan Uji Mutu Kopi dan Kakao ke Bupati Polman
- Junda Maulana Laporkan Progres Pastipadu, 60 Desa Jadi Fokus Intervensi Sulbar 2026
- Gubernur Suhardi Duka Teken MoU dengan PT Mars untuk Pengembangan Kakao di Sulbar
- Tantangan Era Digital, Suraidah: Pilih Diperdaya Atau Berdayakan Teknologi
- Plh Sekprov Herdin Ismail dampingi Gubernur Sulbar Lantik 11 Pejabat Fungsional
- Sekretariat DPRD Sulbar Gelar Rapat Perkenalan Sekwan, Fokus pada Peningkatan Nilai SPBE
- Jelang HUT RI ke-80, Gubernur Suhardi Duka Minta Kesbangpol Perhatikan Paskibraka Jangan Ada Keluhan
- Lepas Sambut Kepala Kejati Sulbar, Gubernur Suhardi Duka Sampaikan Filosofi To Mamuju
Dukung Ketahanan Pangan, Pemprov Sulbar Dampingi Kabupaten Memperbaiki Nilai OKKPD Sebelum Diserahkan ke Bapanas
Mamuju – Pemprov Sulbar melalui Dinas Ketahanan Pangan Sulbar melaksanakan Bimbingan Tekhnis (Bimtek) kepada tim Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) kabupaten. Senin 30 Juni 2025.
Tersebut mendukung arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga agar menciptakan ketahanan pangan yang memadai dalam mendukung program pemerintah pusat.
“Kita melakukan kunjungan dulu ke OKKPD kabupaten sekaligus memberikan bimtek agar betul-betul memahami, sehingga saat dinilai Badan Pangan Nasional (Bapanas) bisa masuk kategori baik,” kata Kepala Dinas Ketapang Sulbar Abdul Waris Bestari, juga sebagai ketua tim OKKPD se-Sulbar.
Secara teknis, Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Distapang Sulbar Nugroho Hamid sebagai ketua tim penilai menyampaikan provinsi akan menilai dulu OKKPD Kabupaten ini bagaimana registrasi, sertifikasi maupun pemeriksaan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).
“Kita lakukan ini secara menejemen seperti kemampuan tekhnis dan lain-lain itu siap atau tidak, disitulah nilai bisa kita dapat. Makanya dari enam kabupaten untuk sementara yang bisa kita kategorikan sangat baik dengan nilai 20 ke atas yakni Mamuju dan Polman,” ungkapnya.
Sedangkan kabupaten lainnya masih dibawah 20 nilainya atau cukup baik. Menurutnya ada beberapa menjadi masalah di kabupaten, kalau legalitas OKKPDnya sudah bagus semua, tapi Sumber Daya Manusia (SDM) proses pelaksanaannya yang masih minim.
“Sehingga saat pengisian pola akreditasi ke Badan Pangan Nasional itu ada tidak terisi atau terisi tapi tidak lengkap sehingga nilainya tidak maskimal,” bebernya.
Dengan demikian, tim OKKPD Provinsi akan mendampingi dan memberikan bimbingan tekhnis agar OKKPD kabupaten bisa mendapatkan nilai maskimal di Bapanas.
“Jadi sebelum OKKPD berakhir dan diserahkan nilainya ke Bapanas, kita lakukan Bimtek ulang ssetelah penilaian provinsi agar OKKPD kabupaten bisa memahaminya,” tandasnya. (Rls)
Related Posts
0 comments