- Fppi : Tidak ada negosiasi kepada perusahaan yang merampas ruang hidup rakyat
- Aksi May Day dan Hardiknas di Sulbar: Gubernur SDK Temui Massa, Ini Responsnya!
- Distribusi air tidak lancar, ormas FPPS minta PDAM tirta Manakarra diaudit
- SDK Serukan Kolaborasi ASN Usai Pilkada: Saatnya Bangun Sulbar Bersama
- Pembangunan Merata Jadi Fokus: SDK-JSM Siapkan Rp50 Miliar untuk Program Prioritas Kabupaten
- Tidak Main-Main! Gubernur SDK Bentuk Tim Khusus untuk Perangi Stunting dan Kemiskinan Dipimpin Wagub Salim S Mengga
- Tegas! Wagub Sulbar Mutasi 28 ASN Terlibat Perjalanan Dinas Fiktif: ‘Pelanggar Harus Tanggung Jawab!
- Ormas FPPS Mengecam Keras Tindakan RS Regional Sulbar yang Tolak Pasien Kritis Hingga Meninggal Dunia
- Halal Bihalal dan Harlah ke-65 PMII, Suhardi Duka Minta PMII Harus Jadi Pelopor Perubahan untuk Sulbar Maju
- Disdikbud Sulbar Petakan Sekolah yang Terancam Bencana Alam
DPRD Sulbar melakukan kunjungan kerja ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah
Mamuju, Kareba1.com,- Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Hj. Amalia Fitri, SE, MM, bersama anggota Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Bapak I Putu Suardana dan Bapak Saddam, SH, MH, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah. Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala DLH Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Yopie M.I. Patiro, SH, MH.
Pertemuan ini membahas pengelolaan sampah di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan fokus pada inovasi teknologi dan strategi penanganan sampah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sedang mengembangkan mesin pirolisis yang dapat mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak (BBM), dengan rencana mendistribusikan BBM tersebut kepada masyarakat miskin dan nelayan pesisir sebagai bagian dari konsep ekonomi sirkular.
Diskusi juga mencakup pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam mengatasi permasalahan sampah, termasuk upaya pengurangan sampah melalui pembatasan plastik sekali pakai, optimalisasi bank sampah, dan edukasi masyarakat.
Pemerintah provinsi menekankan peran pengawasan lingkungan, perlunya review regulasi persampahan, dan strategi untuk mengurangi sampah dari hulu, dengan target 30% pengurangan dan 70% penanganan sampah.
Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama antarprovinsi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan mendorong inovasi teknologi untuk mengatasi permasalahan sampah.
Related Posts
0 comments