- Sulbar Perkuat Sistem Kesehatan 2026 Lewat Pendampingan Kemenkes
- Menuju Sulbar Maju dan Sejahtera, Pemprov Siapkan Forum Publik RKPD 2027
- GMTSI Cium AROMA Korupsi Kadis Pendidikan Polman terkait Dugaan dana hibah pendidikan Rp13,4 miliar
- Sosok Teladan Itu Telah Pergi: Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga, Meninggal Dunia
- DPD RI Koordinasi dengan Dinsos P3A dan PMD Sulbar Terkait Data Koperasi Merah Putih
- Dukung SPBE, Pemprov Sulbar Mulai Susun Peta Proses Bisnis 2025-2029
- Polda Sulbar Disorot, Tiga Bulan Tanpa Tersangka Kasus Pengeroyokan di Mamuju
- Hari Kesadaran Nasional dan Hari Desa Nasional 2026 Jadi Momentum Optimisme Pembangunan Sulbar
- Persiapan SPBE 2026, Satpol PP Tekankan Soliditas Tim
- Biro Organisasi Setda Sulbar Terima Kunjungan Pemkab Mamuju Tengah, Koordinasikan Penerapan TPP
Bersama Forkopimda Lakukan Mitigasi Kerawanan Pemilu Serentak
MAMUJU Kareba1 — Pemprov Sulbar melakukan Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulbar membahas Persiapan Akhir Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, Kantor Sementara Gubernur, Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas Mamuju, Senin 12 Februari 2024.
Penjabat Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, rakor tersebut bertujuan melakukan mitigasi untuk mengantisipasi potensi kerawanan pada pemilu serentak 2024.
“Persiapan kita masih ada dua hari melakukan kroscek, melakukan cipta kondisi dan mengajak masyarakat datang ke TPS dan terus bersama-sama menciptakan suasana aman, suasana tenang, suasana menggembirakan,” ucap Prof. Zudan.
Melalui forum itu, dalam rangka mitigasi potensi kerawanan, Pj.Gubernur Sulbar, Prof. Zudan telah mempersiapkan tim kesehatan untuk mengawal penyelenggaraan hingga selesainya proses perhitungan suara.
“Kita monitor bersama, tolong RSUD mengecek TPS, bekerjasama dinas di Kabupaten dan Kepala Puskesmas,”kata Prof. Zudan.
Selain itu, melalui Dinas Dukcapil, diarahkan untuk tetap membuka pelayanan hingga hari Pemungutan Suara. Hal itu untuk mengantisipasi kerawanan dari sisi pemilih yang belum memiliki KTP elektronik.
“Ketertinggalan di Sulbar ini (belum memiliki e-KTP) itu 9 persen, jadi saya minta juga lembur. Buka pelayanan sampai hari H,” ungkapnya.
Berlangsungnya Rakor, masing-masing forkopimda menyampaikan situasi terkini tahapan pemilu, serta hal-hal yang perlu diantisipasi. Diketahui saat ini proses logistik pemilu masih terus bergerak, oleh Bawaslu mencatat 665 TPS masukkan indikasi rawan, termasuk didalamnya 381 tidak ada jaringan.
Terkait penggunaan KTP Elektronik, oleh KPU Sulbar menyebut, dua bentuk yang belum memiliki KTP yakni, Pemilih Pemula dan Pemilih Memenuhi Syarat namun belum memiliki KTP Elektronik .(rls)
Related Posts
0 comments