- Dukung Transparansi Aset Daerah, Dinas Kominfo SP Sulbar Hadirkan Seluruh Randis untuk Pemeriksaan Fisik
- Menjelang HUT bayangkara ke 79 Tahun, FPPI Mamuju Soroti Kinerja Polda Sulbar
- Pesawat Batik Air Resmi Kembali Mendarat di Bandara Tampa Padang Mamuju, Optimisme Gubernur SDK: Okupansi Bisa Capai 250 Penumpang di Hari-Hari Berikutnya
- Dukung Visi SDK-JSM, Pesawat Batik Air Resmi Kembali Beroperasi di Bandara Tampa Padang Mamuju Minggu 22 Juni 2025
- Gubernur Suhardi Duka Resmi Kukuhkan Pengurus Asosiasi Petani Durian, Siapkan Rp8 Miliar untuk Kembangkan Durian Premium
- Program Strategis 2026, Gubernur Sulbar Minta Dinas ESDM Fokus pada Pemanfaatan Energi Berkeadilan dan Pembangunan Berkelanjutan
- GEBRAK Sulbar Akan Gelar Panggung Orasi Kritis di Hari Bhayangkara ke-79
- Dukung Pendidikan Berkualitas, Gubernur Suhardi Duka Apresiasi Peresmian Kantor GTK
- Syamsul Samad : Hadirnya Program Bantuan Internet Diharapkan Tidak Ada Lagi Wilayah di Sulbar Alami Blankspot
- Launching Bantuan Internet, Kadis Kominfo: Ini Bentuk Komitmen Gubernur dan Wagub Sulbar
Dikritik DPRD soal Kinerja, Pj Gubernur Sulbar: Cermin Perhatian Tinggi
Mamuju Kareba1- Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik memberikan apresiasi atas rekomendasi DPRD Sulbar. Adapun rekomendasi tersebut menyangkut realisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak maksimal serta banyaknya program mendesak yang belum tercapai.
Hal tersebut diungkapkan Akmal Malik saat menghadiri Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi DPRD Sulbar terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulbar Tahun Anggaran 2022 di Kantor Sementara DPRD Sulbar, hari ini.
“Rekomendasi ini merupakan cermin dari perhatian yang tinggi terhadap kinerja pemerintah serta merupakan dukungan serta partisipasi dari DPRD dalam rangka mewujudkan Provinsi Sulawesi barat yang lebih baik,” kata Akmal dalam keterangan tertulis, Rabu (3/5/2023).
Adapun poin rekomendasinya yakni masih banyak penduduk tidak memiliki KTP, tersedianya sarana dan prasarana diklat bagi ASN. Perlu verifikasi dan evaluasi terhadap peraturan gubernur dan peraturan daerah, meningkatkan monitoring kesbangspol, peningkatan fungsi inspektorat, meninjau ulang mutasi pejabat sebab dinilai tidak sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku.
Sejumlah program harus didasari sumber pembiayaan berdasarkan RKPD, meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pengelolaan sampah, mendorong peran satpol PP dalam penegakan Perda secara holistik.
Rekomendasi lainnya yakni terkait evaluasi layanan internet dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk program internet desa. Tak hanya itu, DPRD Sulbar juga turut merekomendasi melakukan pembenahan sejumlah mess dalam daerah maupun luar daerah, menyelesaikan pajak kendaraan dinas yang menumpuk, melakukan inventarisasi kawasan hutan dan memastikan kawasan permukiman keluar dari status kawasan hutan lindung, menekan inflasi, kemiskinan dan stunting, menyusun peta potensi peluang usaha, meningkatkan sarana dan prasarana objek pariwisata serta peningkatan promosi objek wisata di Sulawesi Barat.
PJ Gubernur Minta ASN Sulbar Rayakan Lebaran dengan Kesederhanaan
Selain itu, DPRD Sulbar juga merekomendasikan untuk meningkatkan koordinasi terkait pengelolaan DBH Sawit, membentuk Perda rencana pengembangan industri kabupaten, intervensi penanganan rawan pangan, membahas bersama terkait DID, pencegahan hama hortikultura dan peternakan, mendorong indeks lingkungan hidup, perkuat perencanaan pembebasan lahan, optimalisasi PAD, penataaan ulang data dapodik, dan perlu audit program APBD yang tidak termuat dalam RPJPD termasuk program Data Desa Presisi.
Atas rekomendasi tersebut, ia Akmal menyampaikan permintaan maaf karena belum memenuhi harapan DPRD atas kinerja OPD.
“Kami mohon maaf mungkin bila belum bisa memenuhi harapan dari pimpinan dan anggota DPRD terhadap capai-capaian yang diharapkan,” tutup Akmal.
Related Posts
0 comments