- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
KETUA KPID SULBAR PAPARKAN PROGRAM KERJA KE KOMISI I
MAMUJU Kareba1
Tiga bulan sejak dilantik sebagai anggota KPID Sulbar masa jabatan 2022-2025 sejumlah terobosan telah dan akan dijalankan Komisioner dalam rangka meningkatkan kualitas penyiaran di Sulbar, hal tersebut dipaparkan Ketua KPID Sulbar Mu’min pada rapat kerja dengan Komisi I dalam rangka monitoring evaluasi pelaksanaan program KPID tahun anggaran 2022, Jumat 3/6/2022.
Ada empat poin mendasar yang menjadi fokus kami di KPID ungkap Mu’min, pertama transformasi dan digitalisasi penyiaran, disini kami melakukan monitoring kesiapan lembaga penyiaran sambut siaran digital, kedua literasi media dan program siaran sehat, kami menggelar FGD siaran sehat dibulan suci ramadan kemarin dan kedepan akan dilaksanakan beberapa kegiatan termasuk literasi bagi generasi millenial, berikutnya kata Mu’min ialah membangun ekosistem dan tata kelola penyiaran yang baik berupa penyusunan database lembaga penyiaran, pendampingan terhadap lembaga penyiaran yang mengajukan perizinan ataupun ketika terjadi masalah dalam perizinan, kemudian memberikan apresiasi lembaga penyiaran melalui KPID Award yang diagendakan tahun ini, serta penguatan kelembagaan, tentunya berkoordinasi dan konsultasi dengan DPRD Sulbar seperti saat ini, study banding ke KPI Pusat dan KPI daerah dan selanjutnya menyusun rekomendasi terkait revisi undang-undang penyiaran bebernya.
Dalam pertemuan tersebut, Mu’min yang didampingi seluruh Komisioner KPID Sulbar mengatakan bahwa perhatian DPRD dalam hal ini Komisi I semakin menguatkan eksistensi KPID untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat dalam memperoleh siaran sehat sesuai pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3 SPS), jelasnya.
Ketua Komisi I DPRD Sulbar Samsul samad menyampaikan bahwa meskipun KPID tidak menjadi mitra kami secara langsung, akan tetapi karena menggunakan dana APBD maka diminta pula untuk memaparkan program kerjanya yang sudah dilaksanakan selama menjabat Komisioner dan rencana program kerja selanjutnya.
Uraian program kerja KPID lanjut Samsul samad sangat penting agar kami mengetahui apa saja yang sudah dan akan dilaksanakan kedepan imbuhnya.
Sementara itu Sekretaris Komisi I Risbar Berlian mengapresiasi Komisioner KPID Sulbar 2022-2025 karena mampu berakselerasi dengan baik menata penyiaran meskipun baru tiga bulan menjabat, hal ini dibuktikan dari capaian yang telah diulas, kami dari Komisi I akan mendukung langkah-langkah nyata KPID dalam membangun penyiaran demi kemajuan daerah ini, tutupnya.
Selain Sekretaris, hadir mendampingi Ketua pada rapat bersama KPID Sulbar, yaitu Wakil Ketua dan anggota Komisi I, Andi Muslim Fattah dan Bonggalangi.
Related Posts
0 comments