- Polri persisi gagal di Sulbar, gratifikasi Kapolda bungkam
- Dugaan Gratifikasi Tanah oleh Orang Tua Casis Polri, Gebrak Soroti “Kuota Mabes” di Polda Sulbar
- Hari Lingkungan Hidup 2025, Sulbar Gaungkan Aksi Nyata Lawan Sampah Plastik
- Gubernur SDK Bertandang ke Menteri Investasi: Potensi Laut dan Kakao Menarik Perhatian, Janjikan Kerja Sama Investor
- DLH Sulbar Dorong Pemkab Proaktif Jemput Dukungan KLH/BPLH untuk Pengelolaan Sampah
- Gubernur Sulbar Lantik 29 Pejabat, SDK Tekankan Integritas dan Keteladanan
- Dipimpin Kemendagri Tito Karnavian, Pemprov Sulbar Ikuti Rapat Pengendalian Inflasi Virtual
- FPPI Mamuju sesalkan stetmen Bupati Tidak berpihak ke rakyat
- Wagub Sulbar Terima Perwakilan Massa Aksi Tolak Tambang Pasir, Salim: Kami Akan Evaluasi dan Turun ke Lokasi
- Wagub Sulbar Minta Baznas Kolaborasi Mengentaskan Kemiskinan, Dorong Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
DPRD Sulbar: WTP Harus Berbanding Lurus dengan Kesejahteraan Masyarakat
DPRD Sulbar: WTP Harus Berbanding Lurus dengan Kesejahteraan Masyaraka
MAMUJU – Pemprov Sulbar meraih opini WTP (wajar tanpa pengecualian) untuk ketujuh kalinya dari BPK RI perwakilan Sulbar atas laporan keuangan tahun anggaran 2020.
Wakil Ketua DPRD Sulbar Usman Suhuriah berpendapat jika opini WTP ini akan bermakna jika diikuti peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Baru bermakna bila berbanding lurus dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Poin kesejahteraan ini penting,”kata Usman Suhuriah, Selasa (1/6/2021).
Usman menambahkan, masyarakat sebagai sasaran pembangunan dan sebagai solusi akhir dari penyelesaian masalah-masalah ketertinggalan dan pada dasarnya tidak memahami apa dan bagaimana opini WTP itu.
Yang dipahami adalah, lanjut Usman, masalah-masalah yang tengah digeluti sehari-hari.
Soal pendidikan kesehatan, infrastruktur, kesempatan kerja dan seterusnya. Semua kebutuhan dasar yang sepenuhnya belum diperoleh, inilah sebenarnya lebih utama.
“Jadi selain WTP, pekerjaan rumah terbesar kita adalah soal-soal yang disebut tadi ini,”lugasnya.
Opini WTP menurutnya, hanya sebagai pengukuran terhadap pengelolaan keuangan sesuai standar yang ditentukan.
“Ini tetap perlu diapresiasi, namun sekali lagi tidak berhenti dengan reward WTP,”tutur mantan Ketua KPU Sulbar itu.
Menurut Wakil Ketua Partai Golkar Sulbar ini, WTP harus menjadi patokan untuk memperbaiki aspek lain, seperti kinerja pemerintah daerah untuk menurunkan angka-angka makro yang masih memprihatinkan.
“Opini WTP sejatinya ditransformasi untuk mengenjot lebih keras lagi ketertinggalan daerah kita dibanding dengan daerah lain,” katanya.
BPK Perwakilan Sulbar menyerahkan LHP kepada Pemprov Sulbar dan DPRD Sulbar pada rapat paripurna DPRD, Senin (31/5/2021). Hadir Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar beserta para pejabat di pemprov.
Dari DPRD, hadir Ketua DPRD Suraidah Suhardi yang memimpin rapat paripurna. Juga hadir seluruh wakil ketua DPRD, yaitu Wakil Ketua I Usman Suhuriah, Wakil Ketua II Abdul Halim, dan Wakil Ketua III Abdul Rahim.(tim redaksi)
Related Posts
0 comments